Bijak Kebudayaan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bijak Kebudayaan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Baedowi  ;   Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

MEDIA INDONESIA, 08 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

KONSEP bijak kebudayaan secara naratif dapat berarti `rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktivitas suatu negara untuk mengembangkan kebudayaan bangsanya'. Jika konsep itu masuk arus besar rencana perubahan kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) yang diusung tim transisi Jokowi ( tanpa JK), kehati-hatian akan konsep, perencanaan, dan implementasi operasional tentang kebudayaan jelas sangat dibutuhkan. Entah siapa yang memulai diskursus pemisahan kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan rencana membuat menteri koordinasi bidang kebudayaan, yang jelas sejauh ini aspek kebudayaan dalam pendidikan tak pernah diurus secara serius karena budaya dianggap sebagai sesuatu yang hampa dan tak punya makna. Di satu sisi ada banyak praktisi, peminat, ahli, hingga birokrat pendidikan kita memaknai budaya dalam tataran mitologi semata. Di sisi lain, meskipun ada sedikit orang yang mengerti konsep kebudayaan secara lebih fungsional, ada kesulitan meletakkan agenda besar perubahan budaya dalam skema program yang realistis, operasional, dan berjangka panjang. Kegenitan lain dari para pengusul yang ingin menjadikan kemendikbud menjadi dua kementerian, yaitu kementerian pendidikan dasar dan kementerian pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, ialah karena lagi-lagi salah dalam memahami kata kebudayaan. Saya menganggap usulan itu sangat kontraproduktif karena bagi saya persoalan riset dan teknologi itu sama sekali bukan masalah kelembagaan.  Problem terbesar masalah riset bukan hanya di bidang pendidikan, melainkan minimnya anggaran baik itu di Kemenristek, LIPI, maupun litbang-litbang yang bertebaran di berbagai kementerian. Riset tidak hanya berkaitan dengan sains dan teknologi, tetapi juga riset-riset kebudayaan berbasis komunitas yang akan bermanfaat bagi pengembangan lembagalembaga pendidikan. Yang belum dilakukan Kemendikbud selama ini soal budaya ialah minimnya program pengembangan budaya berbasis komunitas sekolah, ketika keterlibatan orangtua dan masyarakat terhadap dunia pendidikan adalah imperatif. Jika anggaran diberikan untuk kajian teknis bidang pembudayaan dan kebudayaan berbasis komunitas, memisahkan urusan pendidikan dengan kebudayaan serta riset dan teknologi menjadi tidak relevan lagi. Tantangan terbesar pengembangan terma kebudayaan ke dalam proses belajar mengajar tentu saja tidaklah mudah. Sangat umum diketahui bahwa para guru di ruang kelas kerap memaknai budaya sebagai sesuatu yang given dan das sein sehingga bentuk implementasinya sebatas mengenalkan keragaman budaya sebagai sesuatu yang harus dihargai dan dikonservasi, sesuatu yang sakral dan tidak dapat diubah. Pada akhirnya tafsir soal budaya jatuh ke dalam dan hanya sebuah bentuk penghargaan seni dan budaya, apakah itu tari, lagu, dan pernak-pernik peninggalan bersejarah lainnya. Kurikulum kita perlu lebih siap secara konsepsional menerjemahkan budaya sebagai sesuatu yang progresif, di saat seluruh bangunan kebudayaan Nusantara merupakan pendorong untuk meraih sekaligus mengubah masa depan Indonesia yang lebih baik (culture as achievement). Menghargai budaya sebagai sesuatu yang das sollen harus diperkenalkan dan dia jarkan sehingga pemahaman siswa tentang budaya tidak diredusir semata produk dan komoditas yang harus dijual dan dipertontonkan. Di sinilah perlunya anggaran program yang berorientasi pada aspek kebudayaan dalam pengertian yang fungsional. Hargai kemajemukan Program tentang pemahaman tentang budaya dalam wajahnya yang luas dan hampir tak terbatas akan membawa siswa ke arah pemahaman yang benar tentang wujud perbedaan dalam beragam simpul budaya dan tradisi sehingga siswa tertuntun dan terbiasa untuk menyikapi sesuatu dengan cara yang berbeda. Pemahaman akan kebudayaan secara luas juga akan memberi siswa dan guru serta sekolah sekaligus untuk menghargai perbedaan dan kemajemukan sebagai sebuah batu uji untuk meraih cita-cita. Karena itu, menjadi penting sosialisasi tentang kebudayaan secara benar terhadap seluruh stakeholder pendi dikan sehingga Kemendikbud ikut bertanggung jawab dalam memperkenalkan kemajemukan budaya secara operasional melalui program yang jelas anggarannya. Grobler (2006), dalam Creating a School Environment for the Effective Management of Cultural Diversity, memiliki pandangan yang cerdas tentang bagaimana seharusnya sekolah memiliki pandangan yang menghargai kemajemukan. Menurutnya, salah satu aspek penting dalam mengelola kemajemukan ialah “...concerned with the creation of a school environment where diversity is both understood, and celebrated.“ Memahami dan merayakan perbedaan merupakan lanskap hukum alam yang memang sebaiknya tidak bisa dilanggar siapa pun, apalagi di dunia pendidikan. Jika saat ini masih ada sekolah yang memiliki pemikiran untuk menghindari adanya perbedaan, jelas itu bertentangan dengan kehendak Yang Maha Esa.  Karena itu, menjadi jelas bahwa mengelola kemajemukan me rupakan tugas utama sekolah dan seluruh aspek kepemimpinannya (leadership), baik level individual siswa, guru, maupun orangtua (interpersonal) dan itu harus menyatu dalam kerangka kebijakan sekolah secara keseluruhan. Selain itu, mengelola kemajemukan juga bukan semata dan seperti membuat regulasi sebagai alat untuk memberi kesempatan setiap orang merasa memperoleh kesempatan dan kesamaan. Lebih dari itu, manajemen sekolah harus melihat faktor manajemen sebagai alat untuk menumbuhkan rekognisi sosial di sekolah sebagai sebuah fakta kemajemukan yang tidak boleh dihindari dan dihilangkan. Di sinilah makna penting kebudayaan yang harus dipahami otoritas pendidikan kita. Di sini pulalah diperlukan penganggaran yang sehat untuk menstimulasi komunitas sekolah agar memiliki akar budaya yang kuat dan sehat, bukan berwacana menjadikan Kemendikbud bagian-bagian yang tanpa budaya! ●

Global Citizenship Education Ahmad Baedowi  ;   Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

MEDIA INDONESIA, 01 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

PERKEMBANGAN pasar dan perekonomian global yang didukung sebaran teknologi informasi yang demikian cepat dan tak terduga membawa implikasi serius pada definisi kewarganegaraan. Jika dahulu ikatan kewarganegaraan ialah batas geografis, saat ini batasan tersebut relatif menjadi kurang berperan jika dilihat dari keikutsertaan warga dunia untuk terlibat dalam setiap urusan negara lain. Apalagi dengan cepatnya media sosial diterima masyarakat dunia, kekuatannya bisa memengaruhi keputusan sebuah negara dengan batas wilayah tertentu. Ide dasar dari kewarganegaraan global (global citizenship) ialah seseorang yang mudah mengerti orang lain di belahan dunia mana pun, yang pada waktu bersamaan, dia bisa menunjukkan simpati dan empatinya sekaligus. Kepedulian dan menghargai atau menghormati (caring and respecting others) merupakan kata kunci dan prasyarat utama seseorang untuk dianggap sebagai warga dunia.  Tentu saja kepedulian dan menghargai orang tidak muncul seketika pada diri seseorang. Kepedulian dan respek tumbuh dari suatu proses penetrasi diri melalui hubungan timbal balik antara pola pikir, pola perilaku, dan pola asuh seseorang. Ini artinya setiap warga global/dunia pasti harus memiliki pengetahuan yang cukup, dengan pendidikan sebagai domain utamanya. Pertanyaannya ialah, jenis pendidikan apa yang memungkinkan seseorang bisa menjadi warga dunia sekaligus kepedulian dan menghargai orang secara baik? Doret de Ruyter dalam After All, How Small is the World? Global Citizenship as an Educational Ideal (2010) setidaknya merekam dua kata kunci yang dibutuhkan untuk menjadi warga global, yaitu moralitas dan jiwa pengabdian. Dalam bahasa De Ruyter, “Having to balance moral demands and self-serving qualities is an enormous challenge, particularly at a global scale.“ Dengan bahasa yang lebih sederhana, itu ialah karakter, setiap warga dunia membutuhkan karakter. Mengapa karakter menjadi penting? Lihatlah kondisi sekeliling kita akhir-akhir ini yang dipenuhi karakter jahat dan buruk seperti sifat koruptif dan manipulatif. Sekolah dan pendidikan kita seakan tak berdaya melawan semangat materialisme yang ditawarkan teknologi media. Guru seakan tak memiliki kemampuan untuk menanamkan karakter baik yang ramah dan hormat kepada sesama. Nilai-nilai kebaikan yang selama ini tertera dalam buku teks seakan hampa dan pergi entah ke mana dari pusaran budaya berketuhanan Pancasila. Tony Devine dalam Cultivating Heart and Character (2008) menyetujui bahwa hampir seluruh budaya di belahan bumi mana pun mengonfirmasi tiga hal yang membuat manusia berbahagia (happiness). Pertama, seorang manusia pasti akan mengalami kematangan karakter (maturity of character) ketika mereka merasa telah menjadi manusia yang baik. Kedua, semua budaya di dunia mencintai hubungan yang baik (loving relationships) terutama dalam perkawinan dan keluarga. Ketiga, semua orang pasti berpikir bahwa hidupnya harus bermanfaat bagi orang lain meskipun faktanya setiap orang berbeda. Karena itu, memaknai perbedaan secara positif merupakan syarat bagi setiap orang untuk menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat sekitarnya, kepada warga dunia tanpa memandang perbedaan etnik, suku, budaya, dan agama. Tergantung pilihan Dengan dasar ini sesungguhnya tugas seorang guru di sekolah menjadi amat penting untuk melakukan transfer ilmu dan membuat jiwa serta pikiran siswa mereka juga mengalami transformasi ke arah pertumbuhan karakter yang baik. Guru yang baik harus memiliki kemampuan mentransformasi keyakinan bahwa tak ada yang mampu membentuk karakter seseorang untuk kita (nobody can build your character for you). Karakter merupakan tanggung jawab pribadi orang per orang, dan karena itu karakter merupakan pembeda satu dengan lainnya. Selain itu, guru harus mampu membimbing, memberi peluang dan kesempatan kepada siswa-siswi mereka untuk meyakini bahwa karakter seseorang sangat tergantung pilihan-pilihan yang mereka ambil dalam hidup. Prinsip we create our character by the choice we make harus dijadikan semacam kredo guru ketika mengajar, sambil tak lupa dan bosan memberi suri teladan yang baik. Memberi sebanyak mungkin wise saying dalam bentuk keteladanan merupakan pilihan paling strategis bagi guru dalam membentuk karakter siswa-siswi mereka sebagai prasyarat utama untuk menjadi warga dunia. Penting bagi sekolah untuk mempraktikkan hal-hal kecil seperti mengucapkan kata maaf, terima kasih, minta tolong, agar tercipta situasi saling menghargai (respect) satu sama lain. Untuk mengukur ada-tidaknya pendidikan karakter pada sebuah sekolah, lihatlah bagaimana sekolah menciptakan level of responsibility. Jika di sebuah sekolah banyak sekali kasus bullying, praktik kekerasan, dan sejenisnya, dapat dipastikan sekolah tersebut berada pada level nol karena tak ada perilaku yang bertanggung jawab. Situasi sekolah tidak sehat karena di antara guru, siswa, dan orangtua begitu banyak beredar rumor tentang kejelekan seseorang dan saling mengganggu satu sama lain. Sebuah sekolah berada di level 1 menandakan level of responsibility hanya dilakukan sebagian kecil komunitas sekolah. Di level 2, sekolah telah mencoba melakukan praktik bertanggung jawab tetapi selalu dalam posisi high alert karena baik siswa maupun guru baru melakukannya jika diingatkan saja. Pada situasi tersebut, baik keteladanan maupun praktik saling menghargai baru dirasa ada jika, misalnya, kepala sekolah atau guru secara berulang kali selalu mengingatkan. Sekolah dengan karakter yang baik berada di level 3 dan 4. Di level 3 telah muncul kesadaran untuk bertanggung jawab dari sebagian besar komunitas sekolah dan praktik saling menghargai serta menghormati tecermin pada hampir seluruh siswa dan guru. Di level 4, suasana sekolah bukan hanya lebih nyaman dan aman, di saat setiap siswa dan guru secara sadar selalu dalam posisi saling menghargai (respect) dan bertanggung jawab (responsible) pada kewajiban masing-masing, tetapi juga tampak dari kerukunan dan kekompakan untuk selalu saling membantu satu sama lain (help others). Di ruang tamu Sekolah Sukma Bangsa Bireuen, ada kalimat menarik yang bisa dibaca seluruh siswa, guru, dan tamu yang berkunjung ke sekolah. I do not gossip; if I cannot say anything helpful, I do not say anything at all. Itu merupakan pengingat bahwa sekolah tersebut sedang mendefinisikan karakter sekolah mereka. ●

Sekolah Legislatif Ahmad Baedowi  ;   Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

MEDIA INDONESIA, 25 Agustus 2014

                                                

DRAMA pemilihan presiden berakhir manis bagi pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ini berarti secara sah dan meyakinkan, Jokowi akan menjadi Presiden ke-7 RI. Muasal kemenangan Jokowi ialah bergabungnya Partai NasDem besutan Surya Paloh sebagai partai pertama yang menyatakan dukungan terhadap PDIP yang menetapkan Jokowi sebagai calon presiden. Inisiatif kedua NasDem ialah menggagas workshop para anggota legislatif terpilih dengan balutan `sekolah legislatif '. Kata sekolah menyiratkan adanya kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap para legislator asal NasDem untuk terus belajar terhadap bukan hanya hal-hal baru, tetapi juga melakukan simulasi terhadap proses-proses yang akan berlangsung di gedung DPR selama mereka bertugas sebagai wakil rakyat. Yang menarik dari sekolah legislatif NasDem ialah keragaman materi, mulai dari gaya komunikasi efektif para legislator ketika nanti akan berhadapan dengan publik dan media hingga pengenalan materi table manner.Selain itu, peserta sekolah legislatif NasDem juga diberi pengayaan materi hasil riset beberapa lembaga kredibel dalam rangka memberikan bahan yang cukup dalam menganalisis situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jelas sekali ide dasar sekolah legislatif adalah keinginan untuk menjadikan para wakil rakyat asal NasDem memiliki sensitivitas terhadap seluruh isu yang berkembang di masyarakat. Mengapa sekolah legislatif penting? Bagi saya, partai itu harus kurang lebih sama dengan membangun sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Dalam membuat sekolah, yang terpenting adalah keyakinan bahwa apa yang kita buat hari ini untuk kemenangan dan kesuksesan anak-cucu kita ke depan.Alangkah indahnya jika seluruh partai, tidak terkecuali NasDem, menjadikan partai politik sebagai lembaga pendidikan yang akan menciptakan generasi penerus yang cerdas dan beriman serta membanggakan ibu pertiwi. Tentu kita ingin restorasi dan gerakan perubahan yang dikumandangkan oleh Surya Paloh dengan Partai NasDem, melihat persoalan pendidikan ini secara serius dengan membuat sayap kajian bidang pendidikan yang komprehensif. Ini lantaran jika NasDem dipilih dan dipercaya rakyat, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang telah dibuat oleh banyak partai politik yang memasukkan dan memasung isu pendidikan ke dalam ranah politik. Ini artinya jika niat membuat partai hanya untuk kekuasaan semata, malapetaka akan selalu setia mendampingi. Menyentuh pendidikan secara asasi hanya bisa dilakukan dengan keikhlasan. Karena itu, jika NasDem ingin berumur panjang, keikhlasan harus menjadi bagian dari visi besar membangun masa depan yang lebih baik. Belum membanggakan “History is a race between education and catastrophe,“ kata HG Wells. Jika NasDem ingin dikenang sepanjang masa, titik pangkal perjuangannya harus dinisbatkan kepada keyakinan untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Tanah Air. Sepanjang sejarah Indonesia, pendidikan belum pernah menjadi sektor paling membanggakan bagi bangsa ini. Malah sebaliknya, jika kita becermin dalam-dalam, kita akan sadar bahwa karut-marut kondisi Indonesia merupakan mata rantai yang tak putus dari rendahnya kualitas pendidikan anak bangsa. Selain itu, sekolah legislatif juga diharapkan dapat menumbuhkan minat para legislator NasDem untuk terus memiliki semangat untuk belajar, terutama dalam membaca fenomena sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini seolah berjalan paralel dengan apa yang terjadi di dunia pendidikan. Semua rupa perilaku tidak terpuji di bidang pendidikan pasti akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Pendidikan, sebagaimana kehidupan, adalah proses tak berujung yang harus direkayasa secara generik dan bertanggung jawab agar apa yang akan terjadi di masya rakat bisa dikendalikan dengan baik. Pada sisi ini, aspek emosional dan sosial proses pembelajaran harus dibentuk melalui sebuah mata rantai yang kuat antara visi dan misi Partai NasDem yang jelas dan terukur. Para anggota legislator wajib menggali dan mengkaji secara serius keterkaitan antara proses emosional, sosial, dan kognitif masyarakat yang sedang terjadi. Kata kuncinya terletak pada bagaimana sekolah legislatif memiliki sensitivitas yang secara kreatif mendorong terciptanya struktur emosi dan prososial yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat.  Sanna Jarvela dalam Social and Emotional Aspects of Learning (2011) mengurai setidaknya empat hal yang perlu diperhatikan dalam melihat hubungan antara pendidikan dan perilaku masyarakat. Pertama, kajian tentang aspek motivasi belajar seperti keingintahuan, atribut emosi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik harus terus digali berdasarkan konteks sosial saat ini. Kedua, memberikan kesempatan kepada para legislator untuk mengenali aspek emosinya secara cerdas juga penting dilakukan, terutama untuk melihat hubungan emosi dengan kondisi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Ketiga, kajian terhadap interaksi sosial dengan beragam bentuknya perlu dieksplorasi melalui serangkaian riset komprehensif. Yang terakhir, keempat, penting untuk memperkenalkan secara perlahan konsep self-regulation sebagai bagian dari pembentukan budaya parlementaria yang sehat. Sekolah legislatif harus diyakini sebagai salah satu cara partai politik dalam mengurai banyak sekali problem sosial-budaya hingga ekonomi, politik, dan hukum melalui refleksi proses belajar yang terus-menerus. Bahkan jika proses pendidikan dipercaya sebagai cara untuk menyampaikan pesan berharga kepada setiap manusia, dalam rumusan almarhum Nelson Mandela, seorang wakil rakyat harus pandai menggunakan bahasa yang digunakan audiensnya. “Jika Anda berbicara dengan bahasa yang dimengerti orang, hal itu masuk dalam pikirannya. Jika Anda berbicara dalam bahasanya, itu masuk ke hatinya.“  ●