w

Uang Muter untuk September yang Padat

Uang Muter untuk September yang Padat

Dahlan Iskan  ;   Menteri BUMN
JAWA POS, 22 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

”Selamat ya. Setelah berjuang selama 12 tahun akhirnya berhasil,” tulis seorang pengamat BUMN dalam SMS-nya kepada saya. Memang, pekan lalu tiga dokumen penting untuk BUMN ditandatangani Bapak Presiden SBY: peraturan pemerintah tentang pembentukan holding perusahaan perkebunan, holding perusahaan kehutanan, dan peraturan presiden tentang penunjukan BUMN untuk membangun empat ruas jalan tol Sumatera.

Tentu peran Menko Perekonomian Chairul Tanjung amat besar. Rapat-rapat koordinasi untuk tiga persoalan itu intensifnya luar biasa. Persoalan yang mengganjal dituntaskan satu per satu dan terukur.

Maka, bulan ini luar biasa banyaknya pekerjaan. Seperti lupa kalau masa jabatan hampir berakhir. Tinggal hitungan hari. Belum lagi harus merangkap menjadi menteri perindustrian ad interim selama ditinggal Pak M.S. Hidayat ke luar negeri 12 hari.

Tentu untuk holding perkebunan ini pekerjaan luar biasa besar. Terutama masalah-masalah internal: peningkatan produktivitas, kemampuan membuat laba, efisiensi, dan investasi. Saya yakin, setelah jadi holding ini, penghematan besar-besaran akan bisa dilakukan. Dari penyatuan sistem pengadaan pupuk saja, saya yakin puluhan miliar rupiah bisa dihemat.

Yang tidak kalah berat adalah bagaimana menggerakkan industri gula dalam negeri. Persoalannya juga di perkebunan tebu yang kurang tinggi produktivitasnya. Karena itu, saya berharap benar perombakan sistem penanaman tebu yang mulai menampakkan hasil di Lampung bisa jadi tonggak perbaikan ke depan. Target bisa menghasilkan tebu di atas 100 ton per hektare dengan rendemen 9 harus tercapai. Hanya itu kuncinya. Atau dibubarkan sama sekali.

Yang tidak kalah intensifnya adalah persiapan pembangunan empat ruas jalan tol Sumatera. PT Hutama Karya/HK (Persero), BUMN yang ditunjuk, akhirnya harus mengusahakan sendiri dananya. Tidak ada dana APBN ataupun pinjaman dari PIP seperti yang pernah direncanakan. Tentu akan memakan waktu kalau HK harus cari pinjaman dulu ke mana-mana. Atau harus cari partner lebih dulu. Apalagi, proyek sangat penting ini sebenarnya belum menarik secara komersial.

Tapi, karena BUMN adalah kekuatan besar, saya tidak membolehkan proyek ini tertunda. HK bisa menggandeng BUMN konstruksi yang lain. Misalnya dengan sistem turnkey. Dan ternyata, setelah saya selenggarakan rapat gabungan, PT Waskita, PT Wika, PT PP, dan PT Adhi, semua berminat.

Masing-masing perusahaan menggunakan kekuatan mereka (termasuk kekuatan meminjam) untuk membangun tol tersebut. Dengan nilai yang sudah disepakati. Dengan demikian, HK bisa punya waktu mencari pinjaman tanpa harus menunda proyek.

Pada saat jalan tol itu jadi, ada dua pilihan: HK sudah dapat pinjaman yang lebih murah untuk membayarnya atau HK sudah menemukan pembeli yang akan membeli jalan tol yang sudah jadi itu. PT Jasa Marga Tbk saya minta menjadi stand by buyer.

Perputaran uang seperti itulah yang akan membuat pembangunan jalan tol Sumatera terus bergulir dengan cepat. Dari satu ruas ke ruas berikutnya. Cara seperti ini pula yang terjadi di Tiongkok sehingga pembangunan jalan tol di sana gila-gilaan. Meski jalan tol pertama di Tiongkok (ruas Senyang ke Dalian) dibangun beberapa tahun setelah Jagorawi, kini Tiongkok sudah punya hampir 100.000 km. Sedangkan kita belum genap 1.000 km.

Dirut baru HK I Gusti Ngurah Putra langsung tancap gas. Dia siap kalau groundbreaking jalan tol Palembang–Indralaya dilakukan 16 Oktober atau sebelum itu. Selesainya pun dia rencanakan sangat cepat: satu tahun! Dia juga sudah tahu membangun fondasi di ruas itu sangat berat. Tanahnya rawa.

Rasanya tidak ada semangat melebihi membangun jalan tol di Palembang ini dengan satu alasan: gubernurnya juga agak gila!

Tapi, saya juga minta jalan tol di atas laut Balikpapan–Penajam dikebut pula. Waskita sudah sangat siap. Tinggal tiga isu yang harus diselesaikan: kepesertaan Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan, ketinggian jalan tol, serta seberapa jauh harus bergeser untuk mengakomodasi proyek lain.

Oktober ini juga PT Angkasa Pura I siap memulai pembangunan bandara baru Banjarmasin. Soal tanah yang lama mengganjal sudah tuntas. Kita sudah tidak sabar ingin melihat bandara baru Banjarmasin, menggantikan bandara lama yang kini sangat sumpek itu.

September–Oktober yang padat: dari rapat ke rapat. Dari kota ke kota. Dari proyek ke proyek. ●

Semoga Waras Listrik di Kegilaan BBM

Semoga Waras Listrik di Kegilaan BBM

Dahlan Iskan  ;   Menteri BUMN
JAWA POS, 15 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

”KABAR gembira, Pak Dahlan, STNK mobil listrik kami sudah keluar. Inilah STNK mobil listrik pertama di Indonesia,” tulis Martin Soekotjo dalam SMS-nya kepada saya.

Malam itu juga saya SMS kepada Bapak Presiden SBY. ”Bapak Presiden Yth, lapor kabar gembira: STNK mobil listrik sudah keluar untuk pertama kalinya. Mobilnya produksi pabrik yang di Surabaya itu. Terima kasih, Bapak Presiden. Akhirnya jadi kenyataan di era kepresidenan Bapak. Alhamdulillah.”

Waktu itu, Jumat sore lalu, saya lagi di Bitung. Meninjau galangan kapal IKI cabang Bitung yang pada pukul 17.00 senja itu masih ramai dengan orang bekerja.

Banyak kapal antre untuk diperbaiki. Bisnis berjalan lancar. Padahal, PT IKI (Industri Kapal Indonesia yang berpusat di Makassar) tiga tahun lalu masih mati.

Saya juga meninjau Pelabuhan Bitung di bawah PT Pelindo IV. Tahun ini Pelabuhan Bitung mulai mengoperasikan dermaga baru yang dalamnya 15 meter. Memenuhi standar kedalaman tol laut.

Tidak lama lagi PT Pelayaran Meratus dan Tempuran Emas mulai melayari jalur Belawan–Bitung. ”Pertama dalam sejarah Pelabuhan Bitung dijadikan tujuan rute dari Medan,” ujar GM Pelindo Bitung Heru Bhakti Fireno.

Saya juga meninjau pabrik pengolahan ikan PT Perikanan Nusantara Cabang Bitung yang amat membanggakan: sebuah pabrik yang amat ramai dan sibuk. Padahal, empat tahun lalu masih berupa ”kuburan”.

”Saya sempat tidak digaji tiga tahun. Kompleks pabrik ini jadi semak belukar,” ujar Direktur Perinus Max Najoan yang dulunya nelayan beneran. Kini Max adalah direktur produksi PT Perinus.

”Seumur hidup tidak pernah membayangkan Bapak mengangkat saya jadi direktur,” ujar tamatan SPMA Perikanan Manado itu.

Dari Bitung saya melakukan komunikasi ke Surabaya, berbicara dengan petugas yang mengurus STNK mobil listrik itu. ”Yang dapat STNK memang baru satu, Pak. Tapi, berikutnya sudah akan lancar,” ujar Sukotjo, staf PT Grain, saat saya telepon dari Bitung.

”Kalau begitu, saya akan mampir ke Surabaya. Melihat mobilnya dan STNK-nya,” kata saya. ”Saya bisa menyisihkan waktu empat jam di Surabaya,” tambah saya.

Empat jam itu sekalian akan saya gunakan untuk jadwal menjalani stemcell di Stemcell Center RSUD dr Soetomo, memasang crown gigi belakang di dokter gigi langganan saya, dan mencoba mobil listrik yang sudah ber-STNK itu.

Agar hemat waktu, saya minta mobil tersebut dibawa ke rumah dokter gigi di Jalan Sedap Malam, Surabaya. Juga mobil listrik jenis sedan kecil yang STNK-nya sedang diurus.

Lalu, dengan mengemudikan mobil itu saya menuju Bandara Juanda untuk kembali ke Jakarta. Ketika mencoba mengemudikan mobil listrik ber-STNK tersebut saya merasakan getaran halus mobil dan getaran bangga di hati saya.

Sebenarnya saya sudah mencoba minivan itu dua tahun lalu. Tepatnya November 2012. Kini terasa sudah sempurna: power steering, gasnya, remnya, AC-nya, dan segala macamnya.

”Perjuangan dua tahun akhirnya ada hasilnya,” ujar Sukotjo, staf PT Grain yang menjadi produsen mobil tersebut.

Kendaraan itu memang masih berbasis mobil listrik dari Tiongkok yang dirakit dan disempurnakan di Surabaya. Tapi, komponen terbesarnya, baterai, akan sepenuhnya produksi Indonesia. ”Kami sudah bicara dengan Nipress,” ujar Martin. ”Yang lain-lain secara bertahap juga akan diproduksi di Surabaya,” tambahnya.

Dua tahun lalu saya mengunjungi pabriknya yang dibangun di luar Kota Surabaya itu. Sekarang pabrik tersebut sudah jadi dan beroperasi. Mampu merakit 10.000 mobil listrik setahun.

Mobil listrik dari Surabaya itu bersimbol petir, mirip logo PLN. Sebab, ia memang salah satu di antara lima putra petir yang kita unggulkan.

Pabrik itu satu kompleks dengan pabrik baja yang amat besar, dengan pemilik yang sama. Kerangka baja bandara-bandara baru seperti Bali, Medan, Sepinggan, dan Juanda dibuat di sana. Juga Terminal 3 Soekarno-Hatta yang raksasa itu.

Pabrik tersebut sekarang juga memproduksi baja untuk gedung bertingkat yang berbasis baja. Dengan modul ciptaannya, sebuah gedung enam lantai bisa dibangun hanya dalam waktu enam bulan.

”Desain kami bisa sampai 18 lantai lebih,” ujar Martin.

Mobil listrik pertama ber-STNK itu dibeli oleh anak perusahaan PLN, PT PJB Cabang Gresik. ”Sekarang ke mana-mana kami gunakan minivan ini,” ujar Sugiyanto, GM PJB Gresik.

”Hemat sekali. Bandingannya, dengan mobil bensin sehari habis Rp 60.000, dengan mobil listrik ini hanya Rp 10.000,” tutur Sugiyanto.

Memang charging-nya masih empat jam. Tapi, di malam hari, saat pemilik mobil tidur, sangat cukup waktu untuk charging sampai penuh.

”Untuk kepentingan sehari-hari, kami hanya perlu charging dua hari sekali. Tidak tiap hari,” papar Sugiyanto.

Rabu lusa, saat ada acara di RRI Jogja, saya juga akan menyerahkan becak listrik kepada dua tukang becak Solo yang selama ini menjadi jamaah salawat Habib Syekh.

Becak listrik itu benar-benar becak biasa: masih harus dikayuh. Tapi ringan sekali. Saat becak menanjak pun, kayuhannya tetap sangat ringan.

Habib Syekh-lah pemilik ide awalnya. Saat mendengar salah satu Syekher-nya, saya, memelopori mobil listrik, beliau minta dibuatkan becak listrik. Beliau melihat betapa rekoso-nya tukang becak yang sudah tua tapi tetap mengayuh becaknya untuk mempertahankan hidup.

Saya sendiri sedang mengubah mobil Jaguar saya yang lama untuk menjadi mobil listrik. Bulan depan sudah jadi.

Di tengah gonjang-ganjing harga BBM, siapa tahu orang menjadi waras: menoleh ke mobil listrik!

Kembali Hidup, Jangan Sampai Mati Lagi

Kembali Hidup, Jangan Sampai Mati Lagi

Dahlan Iskan  ;   Menteri BUMN
JAWA POS, 08 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

”Lihat mata ikan ini, Pak: warnanya putih!” ujar awak kapal itu sebelum menjatuhkan ikan beku sebesar bayi tersebut ke meja di depan saya. ”Ini pertanda pembekuannya sempurna,” tambahnya.

Dia menjatuhkan ikan itu dari ketinggian yang cukup untuk menguji tanda kesempurnaan berikutnya: benturan ikan dengan meja tersebut menimbulkan suara ”cling” yang keras.

Setelah dibekukan sampai -60 derajat Celsius, ikan itu memang keras sekali. Tidak usah khawatir turun kualitasnya, apalagi membusuk.

Nelayan di Bacan, satu pulau di Maluku Utara, menonton adegan tersebut dengan antusias. Itulah untuk pertama kalinya BUMN menempatkan kapal ikan di sana. Kapal ikan modern yang dilengkapi cold storage minus 60 derajat dengan kapasitas 150 ton.

Jumat minggu lalu, setelah ke Aceh Timur dan Arun, saya memang keliling ke Ternate, Pulau Bacan, dan ke Buli, ibu kota Halmahera Timur. Inilah kunjungan untuk menyaksikan hidupnya kembali usaha perikanan BUMN di ”ibu kota ikan” Indonesia itu. BUMN pernah punya pusat perikanan di Bacan, tapi sudah lama sekali mati. Namanya PT Usaha Mina. Dia ibarat kucing yang mati di pasar ikan.

Lokasi almarhum tersebut masih ada: 5 hektare. Ditumbuhi semak. Bangunannya masih ada: kusam dan berantakan. Tulisan PT Usaha Mina masih terbaca: samar-samar. Artinya, dia sudah mati, tapi mayatnya masih utuh.

Upacara besar untuk menandai hidupnya kembali si almarhum dilakukan di Bacan. Gubernur baru Maluku Utara yang juga seorang ulama terkemuka Abdul Gani Kasuba ikut hadir. Beliau datang dari Ternate dengan speedboat yang mengarungi laut selama tiga jam. Bupati setempat yang juga ulama dan seorang doktor sastra Arab lulusan Islamabad, Pakistan, tampak selalu tersenyum.

Ini memang hari istimewa: BUMN perikanan hadir kembali di Bacan. Namanya: PT Perikanan Nusantara (Perinus). Kehadiran Perinus di kuburan PT Usaha Mina itu ditandai dengan beroperasinya pabrik es baru dan beroperasinya kapal ikan yang dilengkapi cold storage 150 ton tadi.

Gubernur dan bupati ini kebetulan memang kakak beradik. Dua-duanya lulusan Pesantren Al Khairat Bacan. Karena itu, keduanya ingat betul kejayaan Usaha Mina di Bacan sampai kematiannya yang diratapi seluruh penduduk Bacan.

”Pernah kami mencoba membantu menghidupkannya. Kami bantu dengan APBD Rp 5 miliar, tapi mati lagi,” ujar Bupati Muhammad Kasuba yang sekarang sudah menjalani periode kedua di tahun keempat masa jabatannya.

Kepada ribuan masyarakat yang hadir di upacara itu, saya minta maaf: baru sekarang bisa menghidupkan kembali BUMN perikanan di Bacan. PT Perinus memang baru saja sehat kembali setelah bertahun-tahun seperti dalam keadaan pingsan.

Waktu saya diangkat sebagai menteri tiga tahun lalu, Perinus secara teknis sudah bangkrut. Utangnya dan akumulasi kerugiannya lebih besar daripada asetnya. Maka, saya minta direksi Perinus segera mengurangi utang dan menyelesaikan akumulasi kerugian dengan melakukan kuasi reorganisasi.

Direksi Perinus lantas bekerja keras dan membersihkan semua unit usahanya dari tikus-tikus berkaki dua. Abdussalam Konstituanto, Dirut Perinus yang baru, mulai menghidupkan unit usaha perikanan yang sudah mati di Bitung (Sulut). Berhasil. Lalu menghidupkan yang di Ambon. Berhasil. Menghidupkan yang di Benoa (Bali). Berhasil. Lalu menghidupkan yang di Sorong (Papua Barat). Juga berhasil.

Maka, kalau baru sekarang bisa menghidupkan yang di Bacan, memang Perinus tidak bisa melakukan semua itu sekaligus. Ibarat orang yang baru keluar dari opname di rumah sakit, Perinus tidak bisa langsung disuruh lari ke Bacan. Nanti jatuh lagi. Dia juga belum bisa dibebani benda yang berat di pundaknya. Nanti opname lagi. Apalagi, dia harus menanggung sendiri semua biaya penyehatan itu tanpa dana APBN.

Selama berada di Bacan, semula saya ingin bermalam di kapal ikan yang baru. Ini karena semua hotel penuh: ada pemilihan ulang anggota DPR di seluruh TPS di sana. Ketika kita semua sudah lupa pemilu, di sana masih ada pileg untuk menentukan siapa-siapa tiga anggota DPR yang mewakili Maluku Utara nanti. PDIP sudah pasti dapat satu kursi. Golkar juga dapat satu kursi. Pileg ulangan ini menentukan untuk siapa sisa satu kursi lagi: PKS atau PAN.

Malam itu gelombang sangat besar. Saya batalkan tidur di kapal. ”Pak Dahlan, pemda punya guest house. Tolong jangan di kapal,” pinta Pak Bupati setelah menjamu kami makan malam dengan menu ikan bakar yang betul-betul fresh from the sea. Ditambah makanan pokok setempat: papeda (bubur sagu), singkong rebus, dan pisang mulubebe sebagai pengganti nasi.

Pagi-pagi, setelah senam masal Dahlan Style dan peresmian Senam Nusantara (senam resmi Maluku Utara), saya pun ke Buli, ibu kota Halmahera Timur. Semula saya hanya ingin meninjau investasi PT Antam sebesar Rp 25 triliun di sini. Tapi, Bupati Halmahera Timur Drs H Rudi Irawan, yang ikut menyambut saya, curhat soal perikanan juga.

Maka, kami buatlah rencana baru: perikanan koridor Halmahera Timur–Sorong. Jarak dua wilayah ini tidak jauh. Hanya dipisahkan Kabupaten Raja Ampat. Seorang manajer Perinus langsung tidak boleh pulang hari itu. Untuk merumuskan model bisnis perikanan koridor baru Sorong–Halmahera Timur.

Hiduplah Perikanan Nusantara. Tentu jangan sampai mati lagi.

Agar Aset Rp 30 Triliun Tidak Mubazir

Agar Aset Rp 30 Triliun Tidak Mubazir

Dahlan Iskan  Menteri BUMN
JAWA POS, 01 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

”Tempeeeeeeeee...!!!” Teriak puluhan karyawan di depan pabrik saat mereka berfoto bersama saya. Pada foto itu nanti pasti terlihat wajah mereka yang ceria dengan bentuk mulut yang lucu.

Saya mengunjungi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Arun pekan lalu. Para karyawan menyambut dengan penuh kegembiraan. Minta foto bersama. Hari itu upaya mereka menghidupkan kembali PT KKA menampakkan hasil awalnya.

Dua turbin yang sudah lebih 15 tahun mangkrak bisa hidup kembali. Listrik 16 megawatt bisa dijual ke PLN. Perusahaan mulai mendapat penghasilan. PLN mendapat tambahan listrik.

Kondisi KKA sudah sedikit berbeda dibanding saat saya mengunjunginya dua tahun lalu. Waktu itu suasananya senyap. Tidak ada kehidupan. Di mana-mana terlihat bagian-bagian pabrik yang reyot dan tidak terpelihara. Kini pabrik kertasnya memang belum hidup, tapi pembangkit listriknya sudah mulai memberi hasil. ”Pabrik ini sudah mulai bersuara,” ujar Andriano, Dirut KKA.

Untuk menghidupkan pabriknya sendiri, masih perlu waktu. Menunggu penyelesaian hutan tanaman industri (HTI) yang juga sudah lebih 15 tahun berhenti produksi. Hutan itu dimiliki bersama antara perusahaan milik Pak Prabowo Subianto (60 persen) dan BUMN PT Inhutani IV (40 persen).

Kami masih harus merundingkannya agar bisa dikelola lebih baik. Untuk bisa menjadi sumber bahan baku bagi KKA.

Kertas kraft (kertas khusus untuk kantong semen) memang memerlukan bahan baku khusus, yakni pohon pinus. Tidak bisa dibuat dari serat pohon lain. Selama ini industri semen masih impor kertas jenis kraft.

Hari itu saya bermalam di Idi Rayeuk, ibu kota kabupaten baru Aceh Timur. Menikmati martabak durian yang hanya bisa didapat di Aceh. Nyam-nyam sekali. Semalam suntuk saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib.

Bupati ini masih sangat muda, aktif, blusukannya masya Allah, celananya jins, panggilannya Rocky. Tanyalah kepada sepuluh orang Aceh Timur: siapa nama bupati mereka. Sebelas orang akan menjawab: Rocky. Nama Hasballah hanya ada di surat-surat resmi.

Hasballah, eh Rocky,-lah yang banyak membantu sehingga pembangunan pipa gas dari Arun menuju Medan sepanjang 345 km sudah mencapai 95 persen. Hanya dalam waktu 14 bulan. Dulu banyak yang menyangsikan proyek ini bisa jalan. Apalagi harus melalui wilayah Aceh.

”Kini yang belum selesai justru di wilayah Medan,” gurau Rocky.

Saya pun cium tangannya. Pikiran Rocky memang sangat maju. Dengan dilewati pipa gas, dia bisa mengundang investor untuk datang dan memajukan Aceh Timur. PT Pertagas, anak usaha Pertamina yang membangun proyek ini, memang menyediakan keran-keran di sepanjang wilayah Aceh.

Di Aceh Timur saja ada tiga keran. Kapan saja bisa dibuka. Kalau ada pabrik yang perlu gas di sana.

Saya memang dag-dig-dug menghadapi proyek ini: harus menggelar pipa sepanjang 345 km! Tanpa APBN. Harus cepat selesai. Ini karena dua tahun lalu saya membatalkan proyek penerima LNG terapung di Medan. Harus ada gantinya.

Waktu itu saya berpikir untuk apa investasi penerima LNG terapung senilai Rp 5 triliun. Padahal, sudah ada aset negara yang fungsinya sama. Hanya letaknya di Lhokseumawe, Aceh. Aset ini berupa instalasi pembuat LNG yang nilainya sekitar Rp 30 triliun.

Kalau proyek penerima LNG terapung itu jadi dibangun, aset di Aceh yang besarnya tiga kali LNG Tangguh ini akan menganggur. Mubazir Rp 30 triliun. Ekonomi Aceh pun terganggu. Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai instalasi LNG Arun ini dibiarkan jadi besi tua.

Dia memang sudah mengabdi selama 40 tahun. Tapi, kondisinya masih sangat jreng. Pemeliharaannya sangat prima dan bagus. Gedung-gedungnya, stadionnya, perumahannya, sekolah-sekolahnya masih yang terbaik di Aceh.

Dan pelabuhannya? Bikin air liur menetes! Dermaganya dua buah. Di dua sisi yang berseberangan. Dalamnya 18 meter. Dan pelabuhan ini berada di dalam teluk yang sengaja dibuat sempurna.

Kalau pipa ke Medan itu tidak dibangun enam minggu lagi, semua itu sudah tidak ada gunanya. Tanggal 15 Oktober depan adalah pengapalan terakhir LNG dari Arun ke Jepang. Sumur gas di Arun sudah terkuras habis selama 40 tahun lebih.

Maka instalasi itu kami putuskan untuk difungsikan sebaliknya: dari pengubah gas menjadi LNG untuk dikirim keluar Aceh menjadi penerima LNG dari luar untuk dijadikan gas. LNG-nya bisa datang dari Tangguh, Bontang, atau dari luar negeri.

Setelah LNG diubah menjadi gas, gasnya dialirkan lewat pipa tadi. Untuk PLN dan industri di Aceh dan Medan. Di Lhokseumawe, misalnya, kini sedang dibangun pembangkit listrik 200 megawatt yang akan memanfaatkan gas LNG ini.

PT PGN sendiri yang semula ingin membangun penerima LNG terapung di Medan mengalihkannya ke Teluk Lampung. Proyek PGN ini juga sudah hampir jadi. Bulan depan sudah beroperasi. Maka dua tahun terakhir ini kita menjadi memiliki dua penerima LNG terapung (yang satu lagi di Teluk Jakarta), satu penerima LNG eks Arun, dan kita punya pipa sepanjang 345 km. Semuanya non-APBN.

Program Pak Zaini Abdullah, gubernur Aceh, pun berjalan cepat. Saya memang sering bertemu beliau untuk minta dukungan. Kadang dengan kesungkanan yang tinggi. Pak Gubernur ini orangnya sangat baik, tutur katanya sangat halus, dan pembawaannya luar biasa santun.

Rupanya profesi beliau sebagai dokter dan kealimannya sebagai ulama (dokter yang ulama) tetap terbawa ketika beliau jadi gubernur. Sering sekali, sebagai orang Jawa, saya merasa terlalu kasar di hadapan beliau.

Beribu Keruwetan untuk 8.000 Hektare Lahan

Beribu Keruwetan untuk 8.000 Hektare Lahan

Dahlan Iskan  ;   Menteri BUMN
JAWA POS, 25 Agustus 2014
                                                


Berbuat atau tidak berbuat
Berbuat berisiko
Tidak berbuat tidak berisiko
Berbuat?
Tidak perlu berbuat?

Berbuat atau tidak berbuat. Itulah yang harus diputuskan untuk mengurai kekusutan 8.000 hektare lahan perkebunan BUMN di Medan. Sudah bertahun-tahun lahan itu diduduki orang. Ribuan rumah permanen berdiri di lahan tersebut. Setiap hari jumlahnya bertambah. Tanpa bisa dicegah.

Dari 8.000 hektare itu, yang jadi rumah mencapai 4.000-an hektare. Tapi, karena letak rumah-rumah itu bertebaran, tanah kosong yang kalau dijumlah masih 4.000 hektare itu tidak bisa dikuasai juga.

Secara hukum, tanah itu milik PTPN II (Persero). Tapi, kenyataannya penuh dengan masalah. Ribuan kasus hukum terjadi di situ. Itulah profil wilayah perkebunan yang terus terdesak oleh perkotaan. Itulah perkebunan yang sudah tidak ada kebunnya.  Itulah perkebunan yang sudah lebih banyak rumah ilegalnya daripada pohon sawitnya.

Di zaman Belanda, perkebunan itu memang berada di luar Kota Medan. Jumlah penduduk Medan yang sedikit saat itu tidak menjadi ancaman sama sekali. Kian lama penduduk bertambah. Kemiskinan juga meluas.

Maka, pada zaman kegembiraan kemerdekaan, sebagian wilayah kebun itu ikut “merdeka”. Ribuan hektare berubah menjadi permukiman dadakan.

Sekian tahun kemudian jumlah penduduk meledak. Kemiskinan juga kian besar. Pada pergolakan 1965, terjadi hal yang sama. Ribuan hektare lagi berubah wujud. Ledakan jumlah penduduk tidak pernah berhenti. Kota Medan terus diperluas. Pada zaman riuhnya reformasi 1998, sekian ribu hektare lagi berubah pula menjadi permukiman tiba-tiba.

Hingga hari ini, desakan penduduk ke wilayah perkebunan itu terus terjadi. Rumah baru terus bertambah. Pohon sawit yang masih hidup disiram minyak. Agar mati pelan-pelan. Agar ada alasan untuk ditebang. Lalu, diduduki. Didirikan rumah. Gerakan seperti itu nyaris terstruktur, sistematis, dan masif.

Pelanggaran itu sebenarnya sering diadukan. Tapi, proses bertambahnya kasus lebih cepat daripada penyelesaiannya. Misalnya dilakukan tindakan keras, yang melawan lebih besar daripada jumlah petugas.

Tidak lama lagi sisa tanah 4.000 hektare itu pun akan menyusut. Sekarang pun masalah itu sudah rumit. Tapi, kalau tidak diselesaikan, akan lebih rumit lagi.

Berbuat atau tidak berbuat?

Aset BUMN (PTPN II) itu perlu diselamatkan atau tidak? Haruskah pendudukan itu dibiarkan? Sudah berapa tahun “pembiaran” itu dilakukan?

Rasanya memang lebih aman membiarkan itu daripada mengurusnya. Tapi, untuk apa ada pemerintah?

Maka, saya minta direksi PTPN II untuk mencari jalan terbaik. Memang penuh risiko, tapi cobalah berbuat sesuatu. Atau bom ini akan meledak. Tinggal tunggu waktu. Saya menyadari tugas itu tidak mudah. Risikonya luar biasa: bisa masuk penjara, bahkan kehilangan nyawa.

Satu hal yang sudah pasti: kawasan yang sudah masuk Kota Medan itu tidak mungkin lagi dikembalikan menjadi areal perkebunan. Pasti tidak akan pernah bisa panen. Bahkan sudah tidak rasional. Perkebunan kok di dalam kota. Mengusir ribuan rumah permanen itu juga hil yang mustahal. Bisa terjadi revolusi.

Mereka memang tidak akan pernah bisa mendapat sertifikat tanah. Tapi, kenyataannya, mereka sudah bisa mewariskannya dan memperjualbelikannya.

Yang lebih pasti lagi: pemerintah sudah melarang kawasan itu dijadikan perkebunan. Tata ruangnya sudah berubah.

Berbuat atau tidak berbuat?

Saya putuskan untuk berbuat. Bisa saja kelak saya difitnah telah melepas tanah 8.000 hektare di tengah-tengah Kota Medan yang mahal. Bisa saja kelak saya dianggap korupsi di situ. Bisa saja kelak saya dianggap salah dalam memutuskan masalah tersebut dan harus masuk penjara.

Berbuat atau tidak berbuat?

Saya putuskan untuk berbuat. Tapi, saya minta prosesnya seterbuka mungkin. Sebersih mungkin. Sebaik mungkin. Hasilnya pun nanti harus untuk beli lahan perkebunan. Yang luasnya melebihi 8.000 hektare. Untuk menambah luasan kebun PTPN II yang kini masih tersisa 43.000 hektare.

Idenya pun ditemukan. Kawasan 8.000 hektare yang ruwet itu akan dijadikan kota baru Medan. Namanya terserah. Seperti BSD di Jakarta. Toh, Kota Medan perlu perluasan. Perencanaan kotanya harus bagus dan profesional. Jangan menjadi pusat kekumuhan baru.

PTPN II tidak mungkin mengerjakan itu sendiri. Harus cari partner. PTPN II hanya ahli di perkebunan. Bukan ahli tata kota. PTPN II juga tidak punya kemampuan bagaimana mengurus ribuan rumah ilegal yang menguasai 4.000 hektare tersebut.

Partner itulah yang dicari setahun terakhir ini. Lewat tender terbuka. Bisa diikuti siapa saja. Dalam proses tender ini, lembaga seperti BPKP dan Kejaksaan Agung kami minta fatwanya. Takut prosesnya salah  atau kurang fair.

Di ujung proses tender itu, seperti dilaporkan Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution, ada tiga perusahaan yang lolos: PT Danayasa Tbk dari Grup Artha Graha, PT Pancing Medan, dan PT Ciputra Tbk dari Grup Ciputra. Seluruh proses itu terjadi dan dilakukan di Medan. Menteri atau pejabat Kementerian BUMN tidak ikut campur sama sekali.

Hasil akhirnya: Ciputra yang menang. Tugasnya berat. Termasuk mengurus yang ribuan rumah itu dengan cara yang baik.

Begitulah. Sebuah kota baru yang indah dan besar akan lahir di Medan. Itu kalau proses tersebut bisa diterima. Justru karena itulah proses ini saya ungkap saja secara terbuka sekarang. Mumpung masih bisa dibatalkan.

Siapa tahu ada yang berpendapat lebih baik saya tidak usah berbuat apa-apa.
Back to top