Politik (Tanpa) Ingkar Janji Deny Humaedi Muhammad  ;   Peneliti Muda Indonesian Culture Academy (INCA) Jakarta

OKEZONENEWS, 18 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Politik, seperti kata Aristoteteles, merupakan medan yang mulia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Politik bisa bikin masyarakat menikmati kebahagiaan yang dicita. Di dalam politik tersimpan keikhlasan luar biasa. Para pejuang politik tidak pernah meminta pamrih atas kerjanya. Yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana sebisa dan semaksimal mungkin berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Egosentrisme yang melekat dalam diri mereka sejenak dilepas demi kepentingan bersama. Kesejahteraan merupakan kata kunci yang hendak diberikan kepada rakyat. Tetapi, nyatanya konsep mulia dari politik sudah memudar dewasa ini. Kita sudah tidak bisa melihat cita-ita ideal dari perjuangan politik. Korupsi, gontok-gontokan demi dapat proyek, praktek pencucian uang, money politic, janji-janji suci, sampai kasus perselingkuhan tampaknya lebih banyak menghiasi wajah politik kita  ketimbang perjuangan demi kemajuan yang didamba. Potret buram politik demikian  seolah membenarkan premis bahwa politik itu jahat. Politik tidak pernah membicarakan “kita”, tetapi “aku”. Kata “kita” hanya dijadikan lips service demi mengukuhkan eksistensi pribadi. Jadi ada benarnya sebagian masyarakat mengklaim bahwa politik itu bulshit. Non sens. Bahkan, beberapa kawan terlihat nyinyir ketika mendengar kata politik. Apalagi menyebutnya. Miris. Tempat Mencari Uang Melihat geliat aktivisme politik negara kita dewasa ini, kita patut berbangga seiring banyaknya tokoh muda cerdas yang muncul ke publik. Dengan spirit progresif, kecerdasan luar biasa, dan kenyang organisasi seakan memunculkan harapan publik akan potensi mereka sebagai pengganti para senior. Mereka adalah pemimpin Indonesia kelak. Namun, harapan memang selalu ditakdirkan, seperti kata pepatah lama, ibarat panggang jauh dari api. Idealisme tokoh muda potensial meluruh ketika berhadapan dengan kenyataan politik yang memang beringas. Arena politik yang tegang tengah mematahkan cita-cita semula. Malahan mereka ikut-ikutan hajar sana hajar sini untuk dapat proyek. Bila gagal dapat jatah, korupsi dijadikan alternatif terakhir untuk dapat duit. Politik, yang mulanya adalah wadah ideal perjuangan, menjadi lahan basah untuk memperkaya diri. Akhirnya kita hanya disuguhkan drama basi seperti sinetron yang ceritanya itu-itu saja. Monoton. Sirkulasi ini yang selalu terjadi berulang-ulang dalam politik kita. Pun, politik kita pada akhirnya tidak pernah memunculkan tokoh mumpuni. Apalagi negarawan brilian. Karena itu, tak perlu heran jika masyarakat sedikit apatis dengan kondisi bangsa kita. Harapan, yang awalnya menggebu, kian pudar akibat ulah para elit. Ujung-ujungnya kita hanya bisa mencaci maki para elit yang alpa pada janji idealisme semula. Jika demikian, benarkah dunia politik kita selalu menyuguhkan tentang kisah para elit yang selalu ingkar janji? Keteladanan Politik merupakan perjuangan mulia. Kemuliaannya tidak boleh dikotori oleh perbuatan kebinatangan. Perkara mulia harus diiringi dengan perilaku mulia juga. Sebab manakala perkara yang mulia disi dengan perilaku kotor, kejahatan yang akhirnya akan nampak ke permukaan. Karena itu, kunci untuk mengembalikan kemuliaan politik bisa dipulihkan dengan keteladanan para elit, yang memang belakangan ini tidak pernah kita jumpai. Keteladanan harus menyentuh wajah politik kita yang panas-beringas. Menyoal  keteladanan, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pernah menyebut hilangnya keteladanan dalam politik berbangsa kita tersebab keengganan menegok kembali kepada Pancasila. Padahal, dalam Pancasila tersaji ideal and great values yang bisa dijadikan kawah candradimuka dalam melihat masa depan. Yudi Latif dalam buku “Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan” mengungkap bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dipraktikan dalam keseharian para politik tokoh bangsa, penyelenggara negara, para politisi, aktivis, dan masyrakat umum. Pancasila adalah basis keteladanan dalam perbuatan. Keteladanan tidak boleh berhenti pada sebatas kata belaka, tetapi harus bermetamorfosa dalam tindak dan laku. Keteladanan harus tampil all out dalam eskalasi politik kita. Kita berharap hasil dari Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang baru saja selesai akan menghasilkan para elit yang memiliki keteladanan luar biasa. Sebab dalam keteladan ada komitmen kuat, integritas, kapasitas, cita, dan kualitas yang memiliki potensi untuk menciptakan bangsa  Indonesia yang maju kelak. Dengan demikian, patut kita meyakini politik kita ke depan akan jauh dari ingkar janji. Wajah trengginas politik berubah menjadi keteduhan dan keramahan. Perilaku korup, bagi-bagi proyek, dan perselingkuhan dengan sendirinya akan pudar. Itu yang kita harapkan. Semoga. ●

SBY, Jokowi, dan Korupsi Deny Humaedi Muhammad  ;   Peneliti Indonesian Culture Academy (INCA) Jakarta

OKEZONENEWS, 16 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Belakangan ini, selain riuh oleh persiapan Presiden dan Wakil dalam membentuk postur kabinet baru, publik dihenyakkan oleh “kata-kata” Florence Sihombing, mahasiswa pasca sarjana UGM,  melalui akun path miliknya. Peristiwa ini mengemuka saat Florence tengah mengantre di SPBU Lempuyangan Yogyakarta. Lantaran kesal dengan pelayanan SPBU tersebut, keluar kata-kata kasar menghiasi akun path miliknya. Dalam akunya itu tertulis kekesalan Florence terhadap sosio-kultur Yogyakarta dengan nada pedas dan penuh emosi. Tak lama, hujatannya ini meluas ke publik. Warga Yogyakarta pun tersulut emosi. Mereka merasa dihina oleh ulah Florence. Ini pun berkembang menjadi konsumsi pemberitaan nasional. Sehingga, banyak diperbincangkan dimana-mana. “Tribute” dan Ironi Adalah pemberitaan Jero Wacik yang membuat publik geger kembali. Pada Rabu (3/8/2014) lalu  Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan menteri energi sumber daya mineral (ESDM),  Jero Wacik, sebagai tersangka pemerasan. Ada catatan menarik terkait penetapan Jero Wacik sebagai tersangka. Pertama, penetapan tersangka Jero ini berdekatan dengan masa akhir kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono Oktober nanti. Penetapan Jero sebagai tersangka kasus korupsi kementrian ESDM mengusik keinginan SBY yang ingin mengakhir pemerintahannya dengan khusnul khotimah (akhir yang baik, bukan su’ul khotimah/akhir yang buruk). SBY berkehendak dalam detik-detik akhir kepemimipinannya tak ada lagi kasus ini itu yang mencoreng-moreng wajah pemerintahannya. Ini juga dapat kita lihat ketika muncul pro-kontra menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebagian ahli dan pengamat ekonomi menghendaki kenaikan bbm, sebagian lainya menolak yang diiringi dengan logika ekonomi sesuai kepakaran masing-masing. Tentu, lewat kacamata politik—bisa juga ekonomi—SBY  tak berniat menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menghindari kekecewaan publik. Ini sesuai dengan keinginannya untuk khusnul khotimah. Kedua, Jero Wacik adalah kader partai Demokrat di mana SBY menjadi ketua umum. Sebagai pemimpin nomor satu SBY tentu merasa “malu” lewat tingkah kenakalan anak buahnya. Sebab, SBY sendiri pernah dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa Demokrat ingin menjadi partai terdepan dalam memerangi korupsi. Namun pada satu sisi, kita mesti mengapresiasi komitmen SBY ihwal pemberantasan korupsi. Perang terhadap korupsi menjadi tema sentral kampanye demokrat saat pemilihan umum (pemilu) dan pencalonan SBY-Boediono sebagai calon dan wakil presiden. Di setiap stasiun televisi pun partai Demokrat, saat itu, gencar mengiklankan perang terhadap korupsi. Iklan tersebut menampilkan para kader terbaik Demokrat, Angelina Sondakh, Ibas, Andi Malarangeng, dan Anas urbaningrum,  yang silih berganti dengan gaya masing-masing memproklamirkan “Katakan Tidak pada Korupsi”. Saat terpilih, komitmen untuk memerangi korupsi ditunggu publik. Pada perkembangannya kasus korupsi yang melibatkan elit pemerintah satu per satu terungkap. Terungkapnya kasus korupsi ini menjadi tanda bagus komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi. Puncaknya adalah terungkapnya kasus mega proyek Hambalang. Ironinya, aktor utamanya adalah kader Demokrat sendiri, yakni Muhammad Nazaruddin. Kemudian, lewat kicauan Nazaruddin merambat tertuduhnya sejumlah kader terbaik Demokrat lainnya, yakni Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, dan Anas Urbaningrum. Di antara mereka ada yang masih berstatus terdakwa dan tervonis. Tak berhenti di situ keterlibatan elit pemerintah dalam skandal korupsi makin terungkap. Pada beberpa waktu lalu pejabat SKK Migas tersangka korupsi. Dan lagi-lagi melibatkan kader Demokrat yakni Soetan Bathoegana, yang sampai saat ini dalam proses penyidikan. Dari situ, banyak kasus korupsi para elit terungkap. Mirisnya, kementrian agama yang notabene selalu mendalilkan dogma yang mengharamkan korupsi terkena kasus juga dimana ditetapkannya Surya Dharma Ali, mantan menteri agama, sebagai tersangka. Tanpa bermaksud berlebihan, bahkan memuji tanpa kritisisme, “koalisi” SBY dan KPK dalam merontokkan korupsi patut dipuji. Sebab, di balik pengungkapan kasus korupsi tersimpan manfaat besar bagi penyelamatan harta kekayaan negara. Terlepas dari prestasi pengungkapan korupsi elit, upaya pemberantasan korupsi tampaknya hanya bergerak dalam level elit, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Hal ini bisa kita lihat dari fakta empirik semakin terungkapnya korupsi para elit, semakin menjamurnya perilaku korup di birokrasi kita. Pemerintah tampaknya tidak terlalu fokus ke bawah, yakni tingkat Desa dan kecamatan, dalam pemberantasan korupsi. Sebab, bisa disinyalir di situ terjadi penyalahgunaan wewenang besar-besaran terhadap anggaran pemerintah untuk desa dan kecamatan. Tindak pemberantasan korupsi yang seolah tumpul kebawah ini menurut hemat saya menjadi penyebab keberanian aparat atau elit untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Karena itu disamping keberhasilan pemerintah dalam menindak perilaku korup, di lain sisi masih banyak perilaku korup yang belum terungkap. Ini sebenarnya yang menjadi “PR” pemerintahan baru nanti. Komitmen Jokowi Belum tuntasnya pemberantasan korupsi era SBY, meninggalkan “warisan” bagi pemerintahan Jokowi untuk menebas korupsi secara massif dan progresif. Tak ada ruang bagi pemerintahannya untuk abai pada tindak pemberantasan korupsi. Dalam paltform kerja sewaktu kampanye, Jokowi-Jk menempatkan penegakan hukum melalui tindak pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama selain program lainnya. Kini, setelah terpilih program tebas perilaku korup menunggu realisasi. Upaya Jokowi untuk melanjutkan pemberantasan korupsi era SBY harus diapresiasi. Ini berarti ada keseriusan Jokowi dalam membenahi negara. Sebab, bila berhasil memberantas korupsi, kerugian uang negara setidaknya bisa terhindar. Lebih dari itu keseriusan Jokowi bukan pada ihwal level pemberantasan korupsi belaka, eksponen efek jera terhadap korupsi mesti perhatikan lebih serius lagi. Dalam hal ini revolusi mental ala Jokowi menemui relevansinya. Revolusi mental Jokowi, pada konteks ini, akan diuji sejauh mana pengaruh dan return terhadap efek jera perilaku korup. Meskipun, Jokowi mungkin harus menimbang masukan 31 jurus  pemberantasan korupsi dari Indonesian corruption Watch (ICW). Namun yang lebih penting , seberapa besar political will Jokowi dalam menebas Korupsi? Beranikah Jokowi menindaklanjuti elit partai yang mendukungnya bila nanti terbukti korupsi? Untuk itu, roda pemerintahan bergantung pada pemimpin (Jokowi), publik hanya mengawasi, mengikuti, dan mendoakan. ●

Revolusi Politik Monoton Deny Humaedi Muhammad  ;   Peneliti Muda Indonesian Culture Academy (INCA) Jakarta

HALUAN, 11 September 2014

Artikel DHM ini telah dimuat di OKEZONENEWS 3 September 2014

 http://budisansblog.blogspot.com/2014/09/revolusi-politik-monoton.html

                                                                                                                       

                                                      

Dunia politik selalu mengundang per­hatian publik. Sebab, segala hal yang  berkaitan dengan kebijakan yang berhubungan dengan rakyat ditentukan lewat mekanisme politik. Tidak salah sejumlah filsuf Yunani Kuno menyebut politik sebagai jalan pengabdian terhadap hidup. Tetapi, hipotesa itu kian terbantahkan oleh praktik di dalam kenyataan politik sendiri. Pelbagai kasus dan intrik sengit yang dipertontonkan para elit (politikus) meng­giring nalar publik bahwa politik selalu menyajikan perihal yang sarat kepen­tingan kelompok/pribadi de­ngan bungkusan apik sejum­­lah program yang diklaim sesuai dengan selera rakyat. Dengan bungkusan ini, awalnya  publik dibuat takjub tanpa henti. Terlebih kewibawaan, penampilan yang klimis, kesantunan, dan retorika yang menyentuh semakin membuat publik kagum luar biasa. Namun, semakin ke sini publik semakin cerdas bahwa apa yang mereka perlihatkan sungguh berbanding terbalik dengan kenyataan sesung­guhnya.  Apa yang mereka tampilkan sebatas rekayasa. Jauh dari prinsip kejujuran. Jadinya, yang tam­pak hanya­lah ke­semuan belaka.  Karena itu, me­lihat realitas po­litik yang de­mikian tak ubahnya menon­ton drama  yang me­muat cerita dengan akting mumpuni dari aktris dan aktor. Tidak Mencerahkan Drama dan dunia politik memang berbeda. Drama hanyalah rekaan cerita yang melibatkan kreasi imajinasi kendati kadang dipadu dengan kisah nyata. Sementara politik adalah dunia yang kese­hariannya memperbincangkan ikhwal kepentingan, kebijakan, dan dinamika pemerintahan. Tapi, keduanya sama-sama menyuguhkan cerita dan ki­sah seputar ke­hi­dupan. Dalam dra­ma ka­­dang te­r­saji cerita menarik yang membuat penonton betah mengikuti alur cerita. Hingga akhir cerita, pe­nonton ter­ke­sima dengan alur, plot, dan peran para ar­tis. Lebih dari itu kisah yang di­suguh­kan da­pat mem­berikan pen­cera­han dan wawasan baru bagi penonton. Sehingga, tak da­pat disang­sikan kisah ins­piratif dra­­­ma se­ring men­jadi re­ferensi hi­dup ba­gi pe­­nonton. Tetapi, tidak bisa dip­ung­ki­ri juga ce­rita da­­­lam drama terkesan tidak me­narik. Alur cerita yang bo­lak-balik dan tambahan cerita terkesan dilebih-lebihkan membuat tontonan semakin basi. Cerita pun a­khir­nya kehila­ngan taji. Pesan moral yang hendak disampaikan tidak berbekas. Akhirnya, penonton sama sekali tidak mendapat pencerahan baru. Tidak jauh berbeda, di­namika politik kita dewasa ini jauh dari kesan pendidikan. Sebagai media yang sering diperhatikan publik, politik melalui para  elitnya sering menam­pilkan pe­rilaku yang jauh dari tela­dan. Di me­­­dia te­levisi kita se­ring me­nyak­sikan bagaimana para elit sering tersulut emosi, debat kusir, hingga memaki saat mendialogkan perihal yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai kaum intelek, hendaknya mereka me­nyu­guhkan argumen cerdas, jelas, dan objektif, sehingga publik memahami duduk perkara yang tengah didialogkan. Malahan, politik se­ma­kin jauh dari media pendidikan ketika belakangan ini munculnya perilaku korup, skandal seks, dan lainnya. Jelas saja, ini me­ngun­dang kekecewaan publik. Politik, kini, seolah menjadi public  enemy yang harus dibinasakan. Untuk itu, seperti halnya drama, dinamika politik kita dari tahun ke tahun, dari bergan­­tinya orde ke orde yang baru tidak me­nawarkan perubahan yang be­rarti. Terjebak dalam keman­degan. Itu-itu saja yang ditam­pilkan. Mo­noton. Revolusi Harga Mati Kisruh politik de­mikian berimplikasi pada ketidak­percayaan publik pada politik, khu­sus terhadap kinerja para elit. Hal ini bisa kita lihat dari data survei yang dilakukan Pol-Tracking institute bebe­rapa waktu lalu. Hasil survei ini menunjukan, hanya 12,64% ma­syarakat yang menja­wab kinerja DPR baik. Sisanya 61,85% menilai tidak baik, dengan rincian 46,2% menya­takan kurang baik, 15,65% buruk, dan sisa­nya 25,68% menyatakan tidak tahu. Sangat jelas berdasarkan hasil survei ini, publik semakin jengah dengan kondisi politik kita. Sebab itu politik kita harus segera dibenahi. Dalam konteks ini revolusi—peru­bahan cepat dan mendasar—menjadi  harga mati tanpa harus ditawar lagi. Untuk itu ada empat hal yang kudu direvolusi. Pertama,  revolusi mental. Ini penting sebab mentalitas elit politik kita selalu tertuju pada hitungan kalkulasi antara untung dan rugi. Jadinya, politik dijadikan lahan strategis untuk meraih kekayaan pribadi. Kedua, revolusi akhlak (perilaku). Kebobrokan elit dalam skandal seks menye­babkan tujuan utama politik secara perlahan luntur. Untuk itu perubahan akhlak harus di­upayakan. Para elit patut sadar bahwa mereka adalah pemimpin rakyat. Sebagai pemimpin, mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat. Apalagi, kelak, akan dimintai pertang­gungjawaban oleh Tuhan. Ketiga, revolusi kerja. kerja, kerja, kerja. Sebuah kata singkat tapi mempunyai makna dalam ini  yang harus ditim­bang para elit kita. Kerja yang yang dimaksud ialah kerja nyata, yakni kerja yang orientasinya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk pribadi semata. Terakhir, revolusi sistem. Hemat saya ini sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (15/8/2014) bahwa hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam politik adalah sistem. Menurut­nya, dengan mengacu sejarah bahwa ada relasi kuat antara sistem, negara, dan rakyat. Sistem yang kuat akan men­­cipta­kan negara yang kuat. Negara kuat akan menciptakan rakyat yang kuat. Sebaliknya manakala sistem lemah, politik kita akan mengalami kemun­duran. Revolusi terhadap politik yang monoton menemukan relevansinya dengan pemerintah baru nanti. Presiden dan Anggota Dewan yang baru terpilih hendaknya menam­pilkan sesuatu yang “meng­gemaskan” publik. Sesuatu “tontonan” yang mencerahkan dan mendidik publik.  ●

Revolusi Politik Monoton Deny Humaedi Muhammad  ;   Peneliti Muda Indonesian Culture Academy (INCA) Jakarta

OKEZONENEWS, 03 September 2014

                                      

                                                      

Dunia politik selalu mengundang perhatian publik. Sebab, segala hal yang  berkaitan dengan kebijakan yang berhubungan dengan rakyat ditentukan lewat mekanisme politik. Tidak salah sejumlah filsuf Yunani Kuno menyebut politik sebagai jalan pengabdian terhadap hidup. Tetapi, hipotesa itu kian terbantahkan oleh praktik di dalam kenyataan politik sendiri. Pelbagai kasus dan intrik sengit yang dipertontonkan para elit (politikus) menggiring nalar publik bahwa politik selalu menyajikan perihal yang sarat kepentingan kelompok/pribadi dengan bungkusan apik sejumlah program yang diklaim sesuai dengan selera rakyat. Dengan bungkusan ini, awalnya  publik dibuat takjub tanpa henti. Terlebih kewibawaan, penampilan yang klimis, kesantunan, dan retorika yang menyentuh semakin membuat publik kagum luar biasa. Namun, semakin ke sini publik semakin cerdas bahwa apa yang mereka perlihatkan sungguh berbanding terbalik dengan kenyataan sesungguhnya.  Apa yang mereka tampilkan sebatas rekayasa. Jauh dari prinsip kejujuran. Jadinya, yang tampak hanyalah kesemuan belaka.  Karena itu, melihat realitas politik yang demikian tak ubahnya menonton drama  yang memuat cerita dengan akting mumpuni dari aktris dan aktor. Tidak Mencerahkan Drama dan dunia politik memang berbeda. Drama hanyalah rekaan cerita yang melibatkan kreasi imajinasi kendati kadang dipadu dengan kisah nyata. Sementara politik adalah dunia yang kesehariannya memperbincangkan ikhwal kepentingan, kebijakan, dan dinamika pemerintahan. Tapi, keduanya sama-sama menyuguhkan cerita dan kisah seputar kehidupan. Dalam drama kadang tersaji cerita menarik yang membuat penonton betah mengikuti alur cerita. Hingga akhir cerita, penonton terkesima dengan alur, plot, dan peran para artis. Lebih dari itu kisah yang disuguhkan dapat memberikan pencerahan dan wawasan baru bagi penonton. Sehingga, tak dapat disangsikan kisah inspiratif drama sering menjadi referensi hidup bagi penonton. Tetapi, tidak bisa dipungkiri juga cerita dalam drama terkesan tidak menarik. Alur cerita yang bolak-balik dan tambahan cerita terkesan dilebih-lebihkan membuat tontonan semakin basi. Cerita pun akhirnya kehilangan taji. Pesan moral yang hendak disampaikan tidak berbekas. Akhirnya, penonton sama sekali tidak mendapat pencerahan baru. Tidak jauh berbeda, dinamika politik kita dewasa ini jauh dari kesan pendidikan. Sebagai media yang sering diperhatikan publik, politik melalui para  elitnya sering menampilkan perilaku yang jauh dari teladan. Di media televisi kita sering menyaksikan bagaimana para elit sering tersulut emosi, debat kusir, hingga memaki saat mendialogkan perihal yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai kaum intelek, hendaknya mereka menyuguhkan argumen cerdas, jelas, dan objektif, sehingga publik memahami duduk perkara yang tengah didialogkan. Malahan, politik semakin jauh dari media pendidikan ketika belakangan ini munculnya perilaku korup, skandal seks, dan lainnya. Jelas saja, ini mengundang kekecewaan publik. Politik, kini, seolah menjadi public  enemy yang harus dibinasakan. Untuk itu, seperti halnya drama, dinamika politik kita dari tahun ke tahun, dari bergantinya orde ke orde yang baru tidak menawarkan perubahan yang berarti. Terjebak dalam kemandegan. Itu-itu saja yang ditampilkan. Monoton. Revolusi Harga Mati Kisruh politik demikian berimplikasi pada ketidakpercayaan publik pada politik, tekhusus terhadap kinerja para elit. Hal ini bisa kita lihat dari data survei yang dilakukan Pol-Tracking institute beberapa waktu lalu. Hasil survei ini menunjukan, hanya 12,64% masyarakat yang menjawab kinerja DPR baik. Sisanya 61,85% menilai tidak baik, dengan rincian 46,2% menyatakan kurang baik, 15,65% buruk, dan sisanya 25,68% menyatakan tidak tahu. Sangat jelas berdasarkan hasil survei ini, publik semakin jengah dengan kondisi politik kita. Sebab itu politik kita harus segera dibenahi. Dalam konteks ini revolusi—perubahan cepat dan mendasar—menjadi  harga mati tanpa harus ditawar lagi. Untuk itu ada empat hal yang kudu direvolusi. Pertama,  revolusi mental. Ini penting sebab mentalitas elit politik kita selalu tertuju pada hitungan kalkulasi antara untung dan rugi. Jadinya, politik dijadikan lahan strategis untuk meraih kekayaan pribadi. Kedua, revolusi akhlak (perilaku). Kebobrokan elit dalam skandal seks menyebabkan tujuan utama politik secara perlahan luntur. Untuk itu perubahan akhlak harus diupayakan. Para elit patut sadar bahwa mereka adalah pemimpin rakyat. Sebagai pemimpin, mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat. Apalagi, kelak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ketiga, revolusi kerja. kerja, kerja, kerja. Sebuah kata singkat tapi mempunyai makna dalam ini  yang harus ditimbang para elit kita. Kerja yang yang dimaksud ialah kerja nyata, yakni kerja yang orientasinya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk pribadi semata. Terakhir, revolusi sistem. Hemat saya ini sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (15/8/2014) bahwa hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam politik adalah sistem. Menurutnya, dengan mengacu sejarah bahwa ada relasi kuat antara sistem, negara, dan rakyat. Sistem yang kuat akan menciptakan negara yang kuat. Negara kuat akan menciptakan rakyat yang kuat. Sebaliknya manakala sistem lemah, politik kita akan mengalami kemunduran. Revolusi terhadap politik yang monoton menemukan relevansinya dengan pemerintah baru nanti. Presiden dan Anggota Dewan yang baru terpilih hendaknya menampilkan sesuatu yang “menggemaskan” publik. Sesuatu “tontonan” yang mencerahkan dan mendidik publik. ●