Pendidikan Tinggi dan Riset Bambang Setiaji  ;   Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

KORAN SINDO, 17 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Pendidikan tinggi meliputi jenjang D-1 sampai S-3 yang fungsinya bergradasi dari menyiapkan tenaga kerja terampil ke tenaga profesional dan peneliti. Mereka diharapkan dapat menjadi tenaga yang berkualitas di berbagai industri. Apa masalah utama kita? Industri tinggi seperti elektronik, transportasi, mobil dan motor, industri telekomunikasi, dan komputer masih didominasi negara maju dan impor. Indonesia merupakan pasar besar, tetapi kita tidak berpartisipasi dalam membuat, bahkan cenderung menjual kekayaan alam dan menukarkan kepada barang- barang tersebut. Pengembangan ekonomi dalam arti yang sebenarnya haruslah bertumpu pada riset dan pengembangan teknologi yang kemudian oleh pengusaha diaplikasikan dalam industri. Sudah saatnya riset dan ekonomi menyatu. Bila departemen pendidikan dipecah, ada baiknya sekolah dasar sampai menengah berada dalam koordinasi menko kesra, tetapi pendidikan tinggi dan riset berada dalam koordinasi menko ekuin. Ini untuk memberikan nuansa perubahan dengan skala besar. Politik Belanja Pemerintah Peran pemerintah dengan anggaran pembeliannya yang besar akan memberi kesempatan industri tinggi serta riset di dalamnya semakin berkembang. Pengembangan misalnya mobil nasional dengan BBM konvensional dan mobil listrik. Industri ICT bisa dikembangkan dengan politik anggaran dari pemerintah. Pembelian dari pemerintah akan memberi kesempatan industri untuk berlanjut dan riset teknologi yang menyertainya juga berkembang. Wacana penggantian mobil menteri ini kesempatan emas, mungkin dalam tiga atau empat tahun memakai mobil lama dari dan pada tahun kelima mobil ESEMKA yang lebih berkualitas sudah siap. Mobil nasional tentu saja tidak harus diciptakan semua di dalam negeri. Kerja sama dengan produsen mobil luar untuk berbagai komponen tentu saja diperlukan. Menugaskan salah satu BUMN untuk merakit mobil nasional adalah yang paling mungkin mengingat misinya sebagai pionir. Sekolah vokasi (D-1) automotif perlu terus dikembangkan diberi tugas yang sesuai dan perguruan tinggi diberi kesempatan melakukan riset pengembangan dari desain sampai pada inovasi yang memungkinkan dari komponen mobil. Visi maritim pemerintahan baru pantas disambut dengan sekolah vokasi nelayan modern. Pada riset bidang pangan bioteknologi harus terus-menerus dilakukan. Kita berlomba dengan waktu. Penduduk kita masih bertambah tiga juta orang setahun. Jumlah ini sepadan dengan satu negara kecil setiap tahun. Agenda penelitian untuk memenuhi kebutuhan pangan baik secara intensifikasi yaitu perlunya meningkatkan produktivitas untuk memenuhi pertumbuhan tiga juta penduduk per tahun dan ekstensifikasi dengan memuliakan kembali tanah yang telantar di luar Jawa. Sekolah SMK peternakan dan pengolahan daging modern perlu dibentuk. Harus ditambahkan kata modern untuk memberi sugesti kebaruan untuk menarik generasi muda. Sebagai pionir sekali lagi perlu dibentuk BUMN sapi untuk misalnya mengembangkan sapi di NTT dan Papua. Papua dengan rumput menghijau sepanjang tahun sungguh memalukan kita mengimpor sapi. Di pelabuhan Sorong sapi itu sudah diolah oleh BUMN perintis dan harus dapat dipasarkan di supermarket. Ini harus dikaitkan dengan izin supermarket dengan kata lain bekerja all out . Riset energi terbarukan dari tanaman mungkin menimbulkan konflik dan masalah, mobil dan motor berbasis baterai adalah solusinya. Energi dari batu barayangramahlingkungan, gas, panas bumi, angin, energi surya, dan energi nuklir yang akan menuai reaksi internasional harus digarap secara simultan. Angka Partisipasi Perguruan Tinggi Beban riset di atas tentu saja diperuntukkan untuk universitas kelompok atas, bagaimana dengan perguruan tinggi menengah bawah apakah peran pentingnya dalam bidang ekonomi. Kemajuan bangsa tidak lain terletak pada kualitas SDM secara umum, peran perguruan tinggi untuk memperbaiki SDM akan melahirkan kualitas usaha-usaha yang ada dari bisnis-bisnis kecil dalam keluarga sampai pada perusahaan-perusahaan yang dikelola secara profesional. Yang penting integrasi pendidikan tinggi dengan permasalahan bangsa terus harus dilekatkan, merespons dari lemahnya mental, moral yang rendah, korup, dan masalah ekonomi, manajemen, dan teknologi. Tingkat partisipasi ke perguruan tinggi memberikan kontribusi kemajuan bangsa secara umum. PTN hanya berjumlah 100 dan 52 di bawah Kementerian Agama. PTS berjumlah lebih dari 3000, peran PTS dalam meningkatkan partisipasi umum ini perlu. Pemerintah masih bisa berperan di PTS dengan lima hal: 1) Penempatan PNS di PTS, 2) Pembayaran sertifikasi pendidik, 3) Hibah-hibah program dan peralatan, 4) Beasiswa studi lanjut di dalam dan luar negeri, 5) Membiayai berbagai penelitian. Di samping daftar di atas untuk mempercepat ada program studi dan penelitian yang mendukung visi negara maritim, kepelabuhanan, dan perkapalan juga sangat memungkinkan penempatan program studi pemerintah yang mendukung baik di PTN dan PTS. Di PTN hal tersebut bukan barang baru, melainkan bisa juga ditempatkan program milik pemerintah di PTS. Ini sudah ada payung hukumnya, hanya memerlukan sedikit inovasi yaitu: 1) Mengangkat dan menempatkan sekitar 20 pengajar di PTS yang terkonsentrasi pada prodi baru yang dinginkan. 2) Kebutuhan laboratorium diadakan dengan hibah, 3) Manajemen prodi dititipkan kepada PT swasta dengan kontrak. Internasionalisasi Perguruan Tinggi dan Publikasi Globalisasi dan internasionalisasi mendorong perguruan tinggi menjalin hubungan antarbangsa. Profesor dan pengajar profesional serta mahasiswa melakukan mobilisasi pendidikan dan penelitian. Globalisasi pendidikan merupakan pemantik dari globalisasi sosioekonomi. Diharapkan, 10% dari perguruan tinggi di Indonesia bermain pada ranah global. Perguruan tinggi di dunia dilakukan ranking dengan penilaian berbagai sektor. Di antara sektor yang ada yang paling menghasilkan riset dan publikasi ilmiah. Publikasi di jurnal ilmiah diberi poin yang tinggi dalam tugas para pengajar. Namun, riset dan publikasi tersebut sering tidak terkait pengembangan industri dalam negeri. Sebaliknya, sering riset dan publikasi tersebut merupakan kebutuhan negara maju. Poin yang lebih tinggi perlu diberikan kepada karya-karya yang bermanfaat pada pengembangan sosial dan ekonomi dalam negeri. Menulis di koran seperti ini sangat penting dalam mencerahkan bangsa daripada publikasi jurnal untuk kepentingan industri di negara maju. Menulis di jurnal internasional untuk mata rantai industri negara maju poinnya 40, sedangkan karya kami ini hanya bernilai 1 poin. ●

Diferensiasi Harga BBM untuk Keadilan Bambang Setiaji  ;  Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

KORAN SINDO, 01 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Tugas utama pemerintah adalah menjaga gawang keadilan. Hal ini karena pasar yang menghasilkan keseragaman harga buta terhadap perbedaan daya beli rakyat banyak. Tanpa menegakkan keadilan, keberadaan pemerintah menjadi tidak bermakna. Di negara liberal pun keberadaan pemerintah bertugas mengoreksi pasar dan merekayasa keadilan. Misalnya, pemerintah di berbagai negara menetapkan upah minimum yang bertujuan membuat keadilan pembagian nilai tambah antara pengusaha dan pekerja. Pada kesempatan atau ada momentum yang mengharuskan kenaikan harga BBM sekarang ini, sebagai penjaga gawang keadilan, pemerintah perlu memikirkan diferensiasi harga BBM sesuai daya beli masyarakat yang berbeda-beda. Jumlah subsidi dengan tingkat konsumsi sekarang ini memerlukan sekitar Rp360 triliun untuk menyubsidi pembelian BBM masyarakat. Subsidi ini tidak adil dan harus dihentikan karena dinikmati lebih besar oleh kelompok atas. Persoalannya, apakah kesempatan emas ini akan diselesaikan melalui jalan mudah, yaitu harga BBM bagi orang kaya dan miskin dinaikkan dengan jumlah yang sama? Katakanlah, harga diseragamkan pada Rp8.500 per liter. Itu bagi si miskin terasa berat, sedangkan bagi si kaya, walaupun subsidi sudah berkurang, tetap saja tidak tepat karena masih mendapat subsidi atas tindakannya mencemari udara. Dengan diferensiasi harga bisa diformulasi misalnya kelompok bawah hanya naik Rp500 atau tetap pada harga lama, tetapi kelompok atas tidak perlu diberi subsidi lagi mengikuti harga pasar di sekitar Rp11.000. Pilihan terakhir itulah yang perlu didiskusikan di sini karena menyangkut tugas utama pemerintah sebagai penjaga gawang keadilan. Berapa persen yang dianggap kelompok bawah dan atas? Katakanlah, setengah-setengah sehingga harga rata-rata yang dicapai Rp9.500 per liter. Dengan cara ini, kebutuhan subsidi jauh menurun dan diharapkan terdapat ruang fiskal baru Rp150-200 triliun yang sangat bermakna untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang membentang begitu bervariasi dari Papua sampai Aceh. Diferensiasi harga merupakan cara yang tepat dan adil karena memperhatikan daya beli rakyat banyak. Program ini sebenarnya sudah ada dan bukan cara yang baru. Di bidang energi listrik sudah dilakukan dengan membuat harga berbeda antara pengguna keluarga miskin dan keluarga kaya untuk tujuan bisnis dan tujuan sosial. Di bidang BBM pemerintah melalui Pertamina juga sudah membuat ketentuan diferensiasi harga dengan menjual beberapa jenis BBM seperti premium yang merupakan BBM bersubsidi dan pertamax yang tidak bersubsidi. Kenaikan harga BBM secara sama memang memudahkan administrasi pemerintah di mana premium mendekati pertamax tidak lain adalah mengikuti nature pasar, tetapi itu bagaimanapun menghilangkan derajat peran pemerintah sebagai penjaga keadilan. Ketidakefektifan diferensiasi harga sekarang disebabkan oleh kegagalan pemisahan konsumen. Seperti tertuang dalam peraturan pemerintah, kendaraan dinas pemerintah, BUMN, BUMD, sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan tidak diperkenankan mengonsumsi BBM bersubsidi. Kenyataannya, petugas SPBU kesulitan dalam menyaring kendaraan bermotor yang hendak mengisi BBM. Ketentuan larangan ini perlu ditambah dengan mobil pribadi keluaran lima tahun terakhir. Untuk memudahkan petugas, ketentuan perlu diubah bukan siapa yang tidak boleh yang tentu saja menyulitkan petugas dalam beberapa menit, tetapi siapa yang boleh dengan menyerahkan voucher, katakanlah, dua literan. Target group harus membeli voucher ini di toko-toko ritel sambil membantu UMKM. Kuantitas vs Harga Di samping masalah harga, BBM juga menghadapi masalah kuantitas. Jumlah penduduk yang besar kurang dikembangkan budaya menggunakan transportasi massal, tetapi dikembangkan mobil murah yang mendorong konsumen marginal menjadi konsumen riil. Akibat itu, bisa diduga kebutuhan BBM terus menanjak. Sementara produksi minyak Indonesia justru menurun selama sepuluh tahun terakhir dengan penurunan sekitar 5% per tahun dari 1,094 juta barel per hari pada 2004 menjadi 850.000 barel pada 2013. Sekali lagi, sebenarnya moda transportasi massa kita misalnya kereta api Jabodetabek merupakan pilihan yang sangat baik, terutama bagi yang ingin terhindar dari kemacetan. Beberapa hal dapat ditingkatkan seperti jumlah armada masih kurang sepadan dengan jumlah penduduk sehingga masih berdiri berdesakan. Bila armada ditambah dan ruang berdiri diberi tambahan kursi, kenyamanan akan meningkat. Soal keamanan seperti pencopet dan tindak kekerasan susila bisa diatasi misalnya dengan menambah dan mengefektifkan gerbong khusus wanita dan menugaskan militer teritorial untuk membantu polisi yang jumlahnya tidak mencukupi membantu keamanan transportasi. Guna menurunkan jumlah kendaraan yang menyedot lebih banyak lagi BBM dan akhirnya anggaran subsidi negara, pajak kendaraan harus dinaikkan. Dengan meningkatkan harga kendaraan baik roda dua maupun roda empat, tentu laju pembelian kendaraan akan melambat dan laju kebutuhan kuantitas BBM akan bisa diperlambat. Lebih Jauh dengan Voucher BBM Bagaimana cara melakukan diferensiasi harga dengan tujuan meningkatkan skema keadilan di mana kelompok bawah membayar lebih rendah dan kelompok atas membayar lebih tinggi. Voucher sebaiknya dicetak oleh Perum Peruri dengan kualitas cetak seperti uang. Voucher ini dibeli oleh target group misalnya kelompok bawah, siswa dan mahasiswa, kendaraan umum, petani, dan nelayan. Pada masa depan mereka akan memiliki kartu kuota seperti kartu ponsel untuk membeli berapa banyak voucher yang bisa dibeli setahun. Pada jangka pendek ini, sebelum sistem elektronik siap, voucher tidak bisa dibeli oleh mobil pemerintah dan seterusnya yang didaftar dalam keputusan pemerintah yang selama ini dan perluasannya misalnya pemilik mobil yang berumur kurang dari lima tahun sehingga tercapai jumlah subsidi yang masuk akal. Dengan sistem voucher, SPBU tidak bisa menjual premium ke bukan yang berhak dengan uang tunai karena SPBU hanya bisa membeli BBM bersubsidi ke Pertamina juga dengan voucher. Apabila BBM dijual kepada yang tidak berhak dengan uang tunai, SPBU tidak bisa kulakan. Gagasan ini mungkin memiliki banyak kendala yang perlu disempurnakan di lapangan, tetapi yang penting wacana keadilan harus terus-menerus digulirkan untuk membantu si lemah dan memandirikan si kuat. ●