Akhlak Pemimpin Publik Biyanto  ;   Dosen UIN Sunan Ampel; Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

KORAN SINDO, 19 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Publik tentu masih ingat ilustrasi Amien Rais tentang Perang Badar saat menjelang pilpres lalu. Saat situasi politik sedang memanas akibat dukung-mendukung pasangan Prabowo-Hatta dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), tokoh reformasi itu mengatakan bahwa ada partai politik tertentu yang berperilaku laksana pasukan yang turut berperang dalam Perang Badar, tetapi bertujuan untuk memperoleh harta rampasan perang. Analogi Perang Badar di tengah suasana politik yang memanas saat itu kemudian memicu kontroversi karena dianggap telah membawa ihwal yang bersifat primordial yakni agama dalam konteks pilpres yang notabene termasuk ranah politik. Kritik berbagai kalangan terhadap ilustrasi Amien Rais pun bertubi-tubi. Itu dapat dipahami karena Amien Rais adalah pendukung utama Prabowo-Hatta. Apalagi Perang Badar merupakan jihad suci yang melibatkan Rasulullah dan para sahabat. Di luar perdebatan yang muncul akibat analogi Amien Rais tersebut, para pemimpin publik negeri ini sejatinya dapat mengambil pelajaran tentang kepemimpinan Rasulullah dalam Perang Badar. Apalagi jika para pemimpin becermin pada kondisi yang dihadapi bangsa ini, terutama saat memasuki transisi kepemimpinan nasional pascapilpres. Persaingan dan dukung-mendukung capres kini sudah usai. Yang dibutuhkan adalah semangat kebersamaan untuk membangun bangsa. Untuk itulah, para pemimpin perlu meneladani Rasul dan para sahabat tatkala menghadapi situasi yang sangat sulit waktu Perang Badar. Dikisahkan bahwa pada Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad memimpin pasukan yang berkekuatan 305 orang dengan 70 kendaraan unta. Dengan sarana transportasi yang terbatas, Nabi dan pasukannya bergerak meninggalkan Madinah menuju Badar. Jarak perjalanan antara Madinah dan Badar diperkirakan 150 kilometer. Mengingat sulitnya medan dan terbatasnya sarana transportasi, setiap ekor unta dinaiki tiga atau empat orang secara bergantian. Nabi pun mendapatkan bagian yang sama dengan sahabat lain. Selama perjalanan para sahabat beberapa kali menawari Nabi dengan kendaraan khusus satu ekor unta. Tetapi, tawaran itu ditolak Nabi dengan alasan bahwa pada masa sulit yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Rasanya inilah teladan yang perlu dijadikan spirit bagi setiap pemimpin dan pejabat publik. Pemenang pilpres, Jokowi-JK, yang sedang menunggu pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden perlu mengambil pelajaran dari keteladanan Nabi tatkala beliau memimpin pasukan dalam Perang Badar. Pasangan Jokowi-JK harus meneladani perilaku Nabi Muhammad yang menunjukkan satunya kata dengan perbuatan. Nabi jelas sekali menunjukkan bahwa tidak sepantasnya seorang pemimpin meminta fasilitas saat rakyat sedang menghadapi kesulitan. Itu dilakukan Nabi dengan tulus untuk membangun kebersamaan, bukan sekadar pencitraan. Bandingkan dengan realitas di negeri ini, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan kepala daerah. Juga saat pergantian anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota. Mereka umumnya meminta fasilitas yang serbabaru, termasuk mobil dinas yang mewah. Padahal mobil dinas yang lama masih layak pakai. Tentu saja perilaku demikian tidak menunjukkan sikap yang berempati pada rakyat. Dalam Perang Badar juga diungkapkan betapa penting dukungan rakyat pada pemimpin yang mau berjuang untuk kepentingan masa depan bangsa. Dikisahkan bahwa tatkala pasukan muslim telah berhadapan dengan pasukan Quraisy yang berkekuatan hampir 1000 orang dengan fasilitas transportasi unta yang berlimpah, Nabi sempat meminta pendapat pada sahabat. Beliau berseru dengan suara yang bergetar; ”Wahai para sahabat, berikanlah padaku saran dan pertimbangan. Apakah kita terus maju melawan pasukan Quraisy atau sebaliknya?” Seorang sahabat dari golongan Muhajirin bernama Miqdad bin Amir maju seraya berkata; ”Rasulullah, teruskan apa yang diperintahkan Allah. Kami akan tetap berjuang bersama tuan. Kami tidak akan bersikap seperti Bani Israil pada Nabi Musa yang mengatakan; Pergilah kamu sendiri bersama Tuhanmu dan berperanglah.” Komitmen serupa juga ditegaskan Saad bin Muadz dari golongan Anshar. Dukungan para sahabat terhadap Nabi ini penting dijadikan teladan bagi rakyat. Itu berarti semua elemen bangsa harus memberikan dukungan pada pemimpin yang telah dipilih rakyat melalui jalan demokrasi dengan segala kekurangannya. Syaratnya, pemimpin itu benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, kita harus mengingatkan pemimpin yang hanya berjuang untuk keluarga, kelompok, dan partai pendukungnya. Karena itu, kita harus mengapresiasi gagasan Jokowi yang menghendaki anggota kabinetnya menanggalkan jabatan di partai politik. Sayang sekali, gagasan segar Jokowi itu sempat ditolak partai pendukungnya. Padahal gagasan itu penting untuk meningkatkan kinerja menteri sehingga benar-benar total bekerja sebagai pelayan rakyat. Dengan bermodalkan dukungan yang kuat dari para sahabat, Nabi memimpin Perang Badar dengan penuh opti-misme. Untuk menguatkan keyakinan dalam berjuang, sejenak Nabi menghadapkan wajah ke kiblat guna bermohon pada Allah agar diberi pertolongan. Setelah merasa yakin doanya dikabulkan Allah, Nabi dan para sahabat maju ke medan laga dengan semangat berlipat. Dengan perjuangan dan bantuan Allah, Nabi dan para sahabat berhasil menaklukkan pasukan Quraisy yang berjumlah tiga kali lipat dari pasukan muslim (QS Al-Anfal : 9). Peristiwa dalam Perang Badar memberikan pelajaran bahwa untuk mengatasi problem yang dihadapi, yang harus dilakukan pemimpin adalah selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Kedekatan pada Tuhan ini penting karena dapat memberikan keyakinan dan energi yang luar biasa untuk keluar dari berbagai persoalan. Bukankah saat ini kita sedang menghadapi berbagai persoalan sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik yang tidak ringan? Jika kita tidak berhasil mengatasi problem tersebut, bangsa ini pasti akan berpotensi menjadi negara gagal (failed state). Karena itulah, kita berharap pemimpin publik negeri ini mengambil pelajaran dari akhlak Rasulullah tatkala memimpin Perang Badar. Semoga Jokowi- JK dapat membentuk pemerintahan baru dengan semangat mengabdi demi masa depan bangsa yang lebih berdaulat dan bermartabat. ●

Kisruh PPP dan Masa Depan Partai Islam Biyanto  ;   Dosen UIN Sunan Ampel; Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

JAWA POS, 15 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

KONFLIK terbuka antarelite PPP semakin memanas. Puncaknya, terjadi saling pecat antarkader partai berlambang Kakbah tersebut. Seakan tidak terima dirinya dilengserkan secara tidak terhormat dari posisi ketua umum, Suryadharma Ali (SDA) balik memecat sejumlah elite PPP. Tindakan SDA itu merupakan balasan terhadap kelompok M. Romahurmuzy, Emron Pangkapi, dan Suharso Monoarfa. Menurut SDA, tiga elite itulah yang terus merongrong posisinya. Oleh SDA, ketiganya tidak hanya diberhentikan dari jabatan mereka, melainkan juga dipecat dari keanggotaan sebagai PPP (JP, 13/9).  Kisruh PPP semakin menambah suram wajah partai-partai Islam. Sebelumnya, PKS yang digadang-gadang menjadi partai besar juga tersandung kasus korupsi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kasus korupsi itu melibatkan presiden PKS. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sulit sekali mengharapkan kejayaan partai-partai Islam. Padahal, pada era Orde Lama, partai Islam yang direpresentasikan Masyumi dan NU mengalami masa kejayaan. Saat itu Partai Masyumi dan NU mampu bersaing ketat dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan meminjam kategori yang dibuat Saiful Mujani, partai Islam dapat dibagi menjadi dua. Pertama, partai yang berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman, seperti PKB dan PAN. Kedua, partai yang secara eksplisit menyebutkan Islam sebagai asas ideologi, seperti PKS, PPP, dan PBB. Sejauh ini partai-partai Islam tersebut belum menunjukkan kiprah yang menggembirakan. Data Pemilu 2014 menunjukkan, hanya PKB yang mengalami kenaikan suara signifikan dengan perolehan 9,04 persen. Sementara itu, partai Islam lain menunjukkan perolehan suara yang kurang signifikan. Misalnya, PAN (7,59 persen), PKS (6, 79 persen), PPP (6,53 persen), dan PBB (1,46 persen). Pertanyaannya, mengapa partai-partai Islam belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, padahal mayoritas bangsa ini beragama Islam? Setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan belum berhasilnya partai-partai Islam. Pertama, umat Islam yang suaranya diperebutkan partai-partai Islam adalah mereka yang tergabung dalam berbagai ormas keislaman. Polarisasi umat Islam dalam berbagai ormas keagamaan itu secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya penyebaran suara sehingga tidak dapat dimobilisasi untuk memilih partai Islam tertentu. Selalu ada alasan yang bersifat emosional dan ideologis sehingga suara umat tersebar ke beberapa partai. Faktor kedua, perjalanan sejarah umat Islam Indonesia selalu diwarnai munculnya kecenderungan militerisasi. Akibatnya, umat Islam mengalami trauma politik karena harus berhadapan dengan kolaborasi kekuasaan dan kekuatan militer. Fenomena itu bisa diamati pada awal era Orde Baru hingga pertengahan 1980-an. Pada masa itu, banyak elite muslim yang menjadi korban politik kekuasaan Orde Baru melalui isu ’’komando jihad”. Dampaknya, umat Islam tidak lagi menempatkan politik sebagai satu-satunya orientasi perjuangan. Sebagian elite muslim mulai menempuh perjuangan melalui jalur kultural dengan mengembangkan institusi pendidikan, ekonomi-bisnis, dan berbagai jenis pelayanan sosial. Hasil perjuangan melalui jalur kultural tersebut kini mulai bisa dirasakan. Tengoklah berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang siap mencetak generasi masa depan bangsa; lembaga ekonomi-bisnis yang mampu menjadi tumpuan pemberdayaan potensi ekonomi umat; serta lembaga sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan yang siap memberikan pelayanan. Berjuang melalui jalur kultural ini seakan telah menghadirkan blessing in disguise (rahmat tersembunyi) bagi umat. Faktor ketiga, dikarenakan tema yang wacanakan elite partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman banyak yang tidak berkaitan dengan persoalan riil rakyat. Tema seperti pemberlakuan syariat Islam, khilafah, dan pembentukan negara Islam, rasanya, sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Tema itu hanya melahirkan romantisme sejarah kejayaan masa silam dan tidak mampu menjawab persoalan yang kini dihadapi umat. Faktor keempat berkaitan dengan performansi elite partai Islam. Sudah bukan rahasia lagi, betapa banyak elite partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman yang tidak menunjukkan karakter sebagai politisi muslim sejati. Sebagian mereka bahkan menampilkan diri layaknya ”politisi busuk” karena terlibat kasus suap, korupsi, dan perempuan. Bandingkan dengan perilaku politisi berkarakter seperti M. Natsir yang juga ideolog Masyumi. Misalnya, Natsir pernah menolak untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan Mr Ali Sastroamijoyo (PNI) pada masa demokrasi liberal karena merasa ada perbedaan prinsipil dengan kebijakan pemerintah. Marilah kita bandingkan keteguhan Natsir dengan sikap politik yang ditunjukkan elite partai Islam masa kini. Mereka yang pada saat kampanye berjanji memperjuangkan sesuatu yang dipandang ideal menurut ajaran Islam ternyata malah tunduk pada proses tawar-menawar politik. Itu dapat dilihat dari tarik-menarik kekuatan elite PPP dalam menentukan sikap terhadap pemerintah baru. Sebagian elite menghendaki tetap bersama Koalisi Merah Putih yang dipelopori partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta. Sebagian lagi menginginkan untuk bergabung dengan kubu pemenang pilpres, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tampak sekali sebagian elite partai Islam ingin memosisikan diri sebagai oposisi kritis. Sementara itu, pada saat bersamaan sebagian elite tetap berkeinginan untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Sikap mendua tersebut jelas menunjukkan buruknya performansi elite partai Islam. Dengan sikap itu, mereka sejatinya telah kehilangan idealisme dalam berpolitik. ●

Kampus dan Deradikalisasi Biyanto  ;   Dosen UIN Sunan Ampel, Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

KORAN SINDO, 03 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Awalnya banyak pihak menduga bahwa pemberitaan tentang Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) merupakan pengalihan perhatian umat terhadap serangan Israel ke Palestina. Dugaan itu dapat dimaklumi karena berita media cetak dan elektronik tentang pembantaian warga sipil di Gaza, Palestina oleh pasukan Israel telah mengundang perhatian dunia. Namun, dugaan itu berubah seiring dengan semakin terkuaknya ISIS sebagai gerakan politik yang radikal. ISIS memang lebih tepat disebut gerakan politik, karena konteks kelahirannya merupakan reaksi terhadap situasi sosial politik di Irak dan Suriah. Sebagai gerakan politik yang mengatasnamakan Islam untuk merebut kekuasaan di Irak dan Suriah, ISIS tampak sangat cerdik tatkala mengampanyekan wacana negara Islam, khilafah, dan semangat anti Barat. Dampaknya, kelompok-kelompok fundamental yang sudah sekian lama bercita- cita mendirikan negara Islam menjadi terpesona. Karena itulah, kita harus memosisikan ISIS sebagai gerakan politik, bukan gerakan Islam. Apalagi dalam mencapai tujuannya, ISIS telah menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara radikal yang dibumbui dengan spirit jihad. Padahal, substansi ajaran jihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan sebagaimana diperintahkan syariat. Bahkan tokoh Muhammadiyah, Buya AR Sutan Mansur, memaknai jihad dalam arti bekerja dengan sepenuh hati. Perspektif ini penting dikembangkan karena sama sekali tidak mengaitkan jihad dengan perang. Dalam banyak kasus radikalisme bernuansa agama di Tanah Air, jelas sekali kaum muda selalu menjadi sasaran kaderisasi. Gembong ISIS dan terduga teroris asal Surabaya, Saifuddin Umar alias Abu Fida, mengakui sangat aktif merekrut kader-kader muda terutama dari kampus. Kaum muda yang sedang menuntut ilmu di kampus sengaja disasar karena mereka umumnya masih dalam proses menemukan jati dirinya (becoming). Di tengah proses ”menjadi” itulah, mereka sering kali terpesona dengan ideologi politik yang dikemas dengan simbol-simbol keislaman. Karena kampus telah menjadi sasaran kelompok radikalis, sivitas perguruan tinggi (PT) harus waspada. Pimpinan PT harus menyelamatkan mahasiswanya dengan menanamkan pendidikan tentang nilai-nilai kewarganegaraan (civic values). Langkah ini penting karena ada peningkatan radikalisme di PT, seperti ditunjukkan dalam berbagai kasus tawuran antarmahasiswa, demonstrasi anarkistis, serta keterlibatan sebagian mahasiswa dalam jaringan terorisme, Negara Islam Indonesia (NII), dan ISIS. Untuk mencegah penyebaran virus radikalisme di kalangan kaum muda, terutama yang ada di kampus, mahasiswa harus diajak untuk mempelajari nilai-nilai kewarganegaraan. Tentu tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan (civic knowledge), mahasiswa harus didorong untuk mengaktualisasikan pengetahuan mengenai civic values hingga mewujud dalam sikap dan watak (civic disposition),serta perilaku keseharian (civic skill). Melalui cara itulah, nilai-nilai kewarganegaraan menjelma menjadi budaya dalam kehidupan kaum muda di kampus. Agar nilai-nilai kewarganegaraan menjadi budaya, dibutuhkan ”gerakan” dari seluruh sivitas. Langkah selanjutnya adalah mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam program deradikalisasi. Setiap mahasiswa dapat berfungsi sebagai pendidik untuk teman sebayanya (peer teaching), terkait dengan persoalan radikalisme. Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa sesungguhnya kaum muda (pelajar dan mahasiswa) selalu berperan dalam berbagai peristiwa yang menentukan perjalanan bangsa. Itu dapat diamati dari berbagai peristiwa bersejarah yang menunjukkan peranan kaum muda sebagai pendorong perubahan, seperti Kebangkitan Nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi Kemerdekaan (1945), pergerakan mahasiswa (1966), dan reformasi (1998). Kiprah kaum muda tersebut menunjukkan bahwa mereka sejatinya memiliki kultur keilmuan dan keterampilan berorganisasi yang hebat. Mahasiswa seharusnya meneladani figur-figur penting yang berpengaruh dalam dunia pergerakan, diantaranya Ahmad Wahib, seorang mahasiswa yang terus bergulat dalam pencarian jati dirinya. Melalui pergulatannya itulah lahir karya monumental; Pergolakan Pemikiran Islam (1981). Juga ada Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang mewacanakan ”Islam Yes, Partai Islam No”. Gagasan itu merupakan bagian dari cita-cita besar Cak Nur untuk menyegarkan paham keagamaan umat. Pernyataan Cak Nur itu sekaligus menjadi kritik terhadap perilaku politisi muslim yang terhimpun dalam partai-partai Islam. Kiprah Ahmad Wahib dan Cak Nur dapat menjadi inspirasi mahasiswa untuk mendialogkan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Untuk itulah, mahasiswa perlu terlibat dalam program deradikalisasi di kampus. Pelibatan mahasiswa dapat dimulai dengan mengajak mereka mewacanakan tema-tema yang berkaitan dengan civic values, seperti Pancasila, demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme. Tema demokrasi menarik dibahas terutama dalam kaitan dengan ajaran Islam dan Pancasila. Dalam konteks keindonesiaan, demokrasi harus dipahami sebagai perwujudan ajaran Islam tentang musyawarah (syura). Karena itu, praktik demokrasi dengan segala kekurangannya harus terus disemai. Sementara pluralisme dan multikulturalisme, juga penting karena berkaitan dengan komitmen bangsa untuk bersatu dalam keragaman (unity in diversity). Dalam pernyataan penuh hikmah dikatakan bahwa perbedaan di kalangan umat (yang terdidik) adalah rahmat. Kita juga sering mendengar slogan yang menyatakan bahwa perbedaan itu indah. Meski realitas bangsa menunjukkan ”ber-Bineka”, namun harus tetap ”Tunggal Ika”. Itu berarti perbedaan seharusnya tidak menghalangi kita untuk bersatu sehingga kehidupan terasa penuh rahmat dan indah. Dalam konteks program deradikalisasi di kampus itulah, mahasiswa dapat menjadi pelopor dialog lintas etnis, budaya, agama, dan paham keagamaan. Dialog tidak harus dipahami secara formal, melainkan juga dialog-dialog informal melalui pentas seni, budaya, musik, teater, dan olahraga. Melalui perjumpaan- perjumpaan informal itu, orang akan melupakan status sosial, etnis, budaya, dan agama, yang dalam situasi formal dapat menjadi jarak yang membedakan antar individu. Kini tugas mahasiswa adalah memperbanyak perjumpaan informal demi terwujudnya generasi masa depan bangsa yang terbuka, sehingga tidak mudah terpesona dengan ideologi baru yang radikalis, militan, dan intoleran. ●

Meneladani Nabi, Haji Cukup Sekali Biyanto  ;  Dosen UIN Sunan Ampel, Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

JAWA POS, 01 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

MULAI Ahad (31/8), calon jamaah haji (CJH) Indonesia gelombang pertama akan masuk asrama haji untuk dikarantina. Keesokan harinya (1/9), mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Tahun ini jumlah CJH Indonesia mencapai 168.800 orang, dengan perincian 155.200 haji reguler dan sisanya haji khusus. Terhitung sejak 2013 kuota CJH Indonesia memang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 211.000 jamaah. Hal itu terjadi karena pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan untuk memangkas kuota CJH Indonesia hingga 20 persen. Kebijakan tersebut diambil karena ada proyek renovasi Masjidilharam, yang menurut rencana berlangsung hingga 2016. Itu berarti, pemangkasan kuota CJH masih terjadi hingga dua tahun mendatang. Kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut jelas berdampak pada semakin menumpuknya jumlah antrean CJH. Apalagi, jika diamati, hasrat umat untuk menunaikan ibadah haji dalam 10 tahun terakhir luar biasa. Bahkan, di sejumlah daerah masa tunggu CJH lebih dari 15 tahun. Fenomena ini patut disyukuri karena berarti ada peningkatan semangat umat untuk menunaikan ibadah haji. Antrean CJH juga menjadi tanda bahwa tingkat perekonomian umat semakin baik. Sebab, untuk mendapatkan nomor urut antrean, setiap CJH harus menyetorkan uang minimal 25 juta rupiah di bank mitra Kementerian Agama (Kemenag). Yang harus dilakukan Kemenag seiring dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi adalah memberikan kepastian kepada CJH. Penentuan siapa yang berangkat dan siapa yang masuk daftar tunggu harus transparan. Hal itu penting untuk menghindari budaya potong kompas sebagian CJH. Jika praktik potong kompas itu tidak diantisipasi, pasti akan timbul keresahan antar-CJH. Apalagi jumlah antrean CJH telah mencapai 1.726.786 orang (data Kemenag, Juli 2013).  Menyikapi semakin mengularnya antrean CJH, umat perlu diajak meneladani Nabi Muhammad SAW. Fakta sejarah menunjukkan bahwa beliau hanya berhaji sekali dalam seumur hidup. Teladan Nabi ini harus terus digelorakan agar tumbuh kesadaran bagi CJH, terutama mereka yang telah berangkat haji berkali-kali. Memang tidak mudah memahamkan umat bahwa kewajiban ibadah haji itu cukup sekali. Sebab, ibadah haji selalu memberikan pengalaman keagamaan yang mendalam. Allah pun memanggil jamaah haji dengan sebutan yang sangat menyentuh hati nurani, yakni tamu Allah (wafdullah). Dengan panggilan itu, berarti Allah yang akan menjadi tuan rumah. Karena itu, dikatakan bahwa jamaah haji berkunjung ke rumah Allah (baitullah, Kakbah). Sebagai tuan rumah, Allah yang akan menyambut, melayani, dan memberikan rasa aman bagi jamaah haji. Rasulullah dalam sabdanya juga menekankan keutamaan ibadah haji. Misalnya, beliau bersabda bahwa haji yang mabrur itu pahalanya tiada lain kecuali surga. Disebutkan pula bahwa pahala orang berhaji sama dengan berjihad di jalan Allah. Juga dikemukakan bahwa doa yang dipanjatkan jamaah haji pasti dikabulkan Allah. Karena janji yang diberikan Allah dan Rasulullah begitu rupa, motivasi umat untuk menjalankan ibadah haji terus bergelora. Pengalaman rohani yang diperoleh setiap jamaah haji juga selalu menghadirkan semangat untuk kembali menjadi tamu Allah. Setiap orang yang pernah menjadi tamu Allah pasti teringat saat melaksanakan prosesi ibadah haji. Senantiasa terbayang tatkala mengelilingi Kakbah (tawaf), berjalan mondar-mandir antara Bukit Shafa dan Marwa (sai), berkumpul di Arafah (wukuf), melontar dengan batu-batu kecil (jumrah), bermalam di Mina dan Muzdalifah (mabit), menggunting atau mencukur rambut (tahalul), dan mencium batu hitam (Hajar Aswad). Jamaah laki-laki diharuskan berpakaian yang tidak berjahit, alas kaki tidak boleh menutup mata kaki, dan tidak boleh berhias apabila pakaian ihram telah dikenakan. Bersisir, menggunting kuku, dan mencabut bulu, apabila dilakukan saat berpakaian ihram, akan dikenai denda. Terlebih jika bercumbu, membunuh binatang, dan mencabut tanaman. Jika diamati sepintas, prosesi ibadah haji laksana sebuah pertunjukan. Pandangan ini dikemukakan tokoh revolusioner Iran Ali Shariati (1933–1977) dalam karyanya yang berjudul Hajj (The Pilgrimage). Pernyataan Shariati jelas tidak berlebihan jika kita memperhatikan protokoler ibadah haji. Jika diamati secara saksama, jelas sekali bahwa pelaksanaan rukun Islam kelima itu memang laksana sebuah pertunjukan. Tetapi bukan pertunjukan biasa, melainkan pertunjukan akbar karena melibatkan jutaan orang. Dalam pertunjukan akbar itu, Allah SWT langsung bertindak sebagai sutradara. Tokoh-tokoh yang harus diperankan adalah Adam, Ibrahim, Hajar, dan Setan. Lokasi utamanya berada di sekitar Masjidharam, Masjid Nabawi, Tanah Haram, Kakbah, Safa, Marwa, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan tempat-tempat bersejarah yang selalu diziarahi jamaah haji. Simbol-simbol yang harus diperhatikan adalah siang, malam, matahari terbit, matahari tergelincir, matahari terbenam, berkorban, mencukur rambut, dan berhala. Baju kebesaran yang digunakan adalah pakaian ihram. Dan, pemain utamanya adalah setiap jamaah haji itu sendiri. Karena ibadah haji itu laksana sebuah pertunjukan, setiap pemain dituntut memainkan peran dengan penuh penghayatan. Untuk itulah, setiap jamaah haji harus membawa bekal yang terbaik saat berangkat ke Tanah Suci. Dalam sudut pandang Alquran, dikatakan bahwa sebaik-baik bekal yang harus dibawa jamaah haji adalah takwa (QS Al Baqarah: 197). Modal ketakwaan itulah yang akan menjamin setiap jamaah dapat meneladani karakter tokoh yang diperankannya. Di samping itu, modal ketakwaan juga sangat penting untuk menata niat agar ibadah hajinya diterima Allah. Rangkaian ibadah haji itu jelas memberikan pengalaman rohani yang tak terlupakan bagi orang yang sudah berhaji. Akibatnya, kerinduan untuk melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci pun terus menggelora. Tetapi harus diingat, kini ada jutaan orang yang antre menjadi tamu Allah. Karena itu, bagi yang sudah berhaji harus menahan ego spiritualnya guna memberikan kesempatan kepada saudaranya. Bukankah Nabi telah memberikan teladan bahwa berhaji itu cukup sekali? ●