w

Megawati, SBY, Prabowo, dan Jokowi : Enough is Enough

Megawati, SBY, Prabowo, dan Jokowi :

Enough is Enough

Josep Purnama Widyatmaja  Sekertaris Eksekutif
Center for Development and Culture
SATU HARAPAN, 01 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Sepuluh tahun sudah puasa kekuasaan PDIP akan segera berakhir dan segera menghasilkan buahnya. Dalam Pileg April 2014 PDIP telah memenangkan suara hampir 19 persen. Kemenangan itu jauh dari harapan elite partai karena PDIP tidak bebas mengusung capres dan cawapres sendiri. Koalisi dibutuhkan agar PDIP bisa maju sebagai partai penguasa pemerintahan 2014 -2019. Koalisi ramping dan tanpa politik transaksional mengantar Jokowi/JK memenangkan piipres 2014 berdasarkan keputusan KPU.

Selama pemerintahan SBY, isu negatif menempa Partai Demokrat dan diri SBY. Partai Demokrat tidak saja harus menghadapi partai “ oposisi” yang teridiri dari PDIP, Gerindra dan Hanura, tapi Partai Demokrat juga harus menghadapi anggota sekertariat gabungan bentukan SBY. Mereka adalah kawan seiring yang menohok SBY dari dalam. Misalnya dalam kasus Bank Century, Hambalang dan kenaikan BBM partai pendukung SBY tidak seirama dengan kebijakan pemerintah. Mereka  malah menghianatinya.

Sebelumnya, oleh Megawati, SBY dianggap menghianatinya karena dengan secara diam diam SBY mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2004 untuk menjadi penantang Megawati. SBY dianggap tidak terus terang soal hasrat nya untuk mencalonkan diri sebagai capres kepada Megawati. Padahal Megawati merasa telah banyak menolong dan  mengorbitkan SBY selama pemerintahan yang dipimpin Megawati.

Sepuluh tahun SBY berkuasa, hubungan dan komunikasi antara SBY dan Megawati sangat buruk. Salam dan sapa antara SBY dan Megawati hampir tak pernah terjadi dalam tiap pertemuan. Boleh dikatakan luka batin yang dialami Megawati tak mudah di sembuhkan walaupun ada upaya beberapa pihak yang ingin menyatukan tokoh bangsa yang berseberangan. Bagi kebanyakan perempuan kejujuran dari lelaki adalah segalanya bukannya  kebohongan dan perselingkuhan, Ketidakjujuran dan keterus terangan pada perempuan yang mempercayai lelaki akan membuahkan luka batin yang sulit tersembuhkan.

Politik sering disebut seni lidah tak bertulang dalam merebut kekuasaan dan jabatan. Kampanye, janji dan ucapan mudah dilupakan dan di ingkari demi mempertahankan kekuasaan atau untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Hal serupa terjadi dalam diri sekertariat gabungan ataupun koalisi partai.

Seorang capres dengan suara lantang menolak hasil quick count dan ia bersikukuh untuk menghormati hasil dari KPU. Tapi setelah pengumuman KPU capres yang sama itulah yang memperkarakan KPU di Makamah Konstitusi. Selanjutnaya setelah nantinya MK membenarkan putusan KPU, apa yang akan dilakukan oleh yang di kalahkan dalam putusan KPU? Jangan jangan giliran MK yang harus digugat kembali dan di perkarakan.

Enough is enough!

Terpilihnya Jokowi membawa angin segar untuk perubahan dan penyembuhan bangsa yang tercabik karena pemilu masa lalu. Jokowi adalah Jokowi dia bukan Megawati, SBY ataupun Prabowo.

Jokowi maju dalam pilgub DKI dengan dukungan Prabowo dan Megawati. Dalam Pilpres Jokowi harus berhadapan dengan Prabowo yang pernah mendukungnya jadi cagub DKI. Rakyat tidak ingin hubungan Jokowi dan Prabowo selama tahun pemerintahannya 2014 -2019 mengulang hubungan Mega dan SBY tahun 2004-2014. Rakyat tidak ingin bangsa Indonesia disandera luka batin akibat persaingan untuk memperebutkan jabatan RI.1.

Jokowi tidak cukup blusukan seperti di Surakarta dan Jakarta ketika ia menjadi kepala daerah. Yang lebih penting bagi Jokowi ia harus mampu blusukan di hati Megawati, SBY dan Prabowo pasca pengumuman keputusan MK. Enough is enough dan rakyat sudah jenuh dan letih menyaksikan perseteruan di antara calon pemimpinnya. Jokowi perlu merajut kembali hubungan Megawati dan SBY dan hubungan dirinya dengan Prabowo.

Saya percaya Jokowi mampu melakukan tugas sulit itu. Era Mega, SBY dan Prabowo sudah berlalu tetapi mereka tetap mempunyai tugas yang tak kalah penting. Mereka memiliki peran untuk memberikan keteladanan kepada generasi muda dan masa depan dengan  memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi yang akan meyingsing pada tanggal 20 Oktober 2014.

Mencintai Nasib

Mencintai Nasib

Anonim  ;   Kolumnis “Kredensial” Kompas Minggu
KOMPAS, 31 Agustus 2014

                                                                                                                       


Suatu hari, Thomas Hobbes (1588-1679)—seorang wartawan, filsuf, sejarawan, akademisi, dan ilmuwan politik—mengatakan, manusia pada dasarnya secara alamiah kompetitif: ingin tampak lebih baik, lebih perkasa, dan lebih kuat dibandingkan yang lain.

Namun, pada saat bersamaan, manusia secara alamiah pula mudah diserang; bahkan orang-orang yang sangat kuat pun dapat dijatuhkan oleh orang yang sangat lemah. Barangkali cerita pertempuran antara Daud dan Goliath menjadi salah satu contohnya, tentang bagaimana orang yang sangat lemah dapat mengalahkan orang yang sangat kuat.

Oleh karena manusia secara alamiah kompetitif dan sekaligus mudah diserang, maka usaha untuk saling menyerang, saling menjatuhkan, bahkan saling membunuh, senantiasa terjadi. Inilah sebabnya pula, kebanyakan manusia secara alamiah ganas, jahat, karena mereka menikmati kekerasan. Hal itu terjadi karena tidak ada saling percaya di antara manusia.

Ketika orang menginginkan kekuasaan, sifat alamiah itu muncul. Kekuasaan, memang, dapat membuat tertutupnya mata dan hati manusia. Demi kekuasaan, apa pun dilakukan. Sifat dasar manusia yang jahat pun menjadi lebih dominan. Apalagi kalau kegagalan yang disandang terjadi di ujung jalan mengejar kekuasaan itu, maka seperti dikatakan Hobbes, manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lain.

Hal itu terjadi, kalau—menurut istilahnya kaum Stoa, kelompok yang didirikan Zeno pada abad ketiga SM—manusia tidak mencintai nasib. Imanuel Eko Anggun dalam Basis (2014) yang mengutip pendapat Marcus Aurelius Antoninus Augustus (121-180), seorang filsuf, menulis, mencintai nasib itu digambarkan seperti seorang manusia yang tinggal di dunia yang telah melahirkannya. Sadar sepenuh-penuhnya di mana ia berada; benar-benar menginjak bumi; menerima kenyataan. Dengan demikian, akan menerima dan mengalami kebahagiaan karena tak hidup di alam mimpi.

Akan tetapi, dalam praktik politik, ternyata ”mencintai nasib” itu sangat sulit dilakukan. Apa yang dilakukan kandidat presiden Afganistan, Abdullah Abdullah, bisa menjadi salah satu contoh. Menurut berita yang tersiar, Selasa lalu, Abdullah mengancam akan menarik diri dari proses audit suara hasil pemilu yang dikatakan penuh kecurangan secara masif. Ada lebih dari 8 juta suara hasil Pemilu 14 Juni lalu yang harus diaudit. Dua kandidat presiden, Abdullah Abdullah dan Ashraf Ghani Ahmadza, sama-sama mengklaim sebagai pemenang.

Sengketa hasil pemilu biasa terjadi di banyak negara. Pemilu presiden di AS (2000) juga diwarnai sengketa hasil pemilu antara Al Gore dan George W Bush. Sengketa dibawa ke Mahkamah Agung dan hasilnya George W Bush dinyatakan sebagai pemenang. Al Gore menerima putusan itu dan memberikan selamat kepada George W Bush. Ia, dalam bahasa kaum Sota, ”mencintai nasib”-nya.

Tidak mudah ”mencintai nasib”. Menerima apa yang terjadi, tunduk pada kenyataan tersebut, membutuhkan keberanian. Dan, senyatanya, tidak semua orang memiliki keberanian untuk tunduk pada kenyataan, untuk ”mencintai nasib”, dengan sepenuh hati. Legawa.

Legawa

                                                                    Legawa

Putu Setia  ;   Pengarang, Wartawan Senior Tempo
TEMPO.CO, 24 Agustus 2014

             

ROMO Imam punya mainan baru: gadget dengan perangkat BlackBerry Messenger. Dia meminta saya menghubungi untuk sekedar latihan. Setelah perangkat saya tersambung, saya pun menulis asal-asalan tanpa mikir: "Rahajeng Romo, salam buat Mas Prabowo."

Saya lupa apa yang saya tulis ketika Romo membalasnya: "Ah, jangan ngomongin Prabowo. Dia harus dikasihani. Dia sudah berjuang keras membesarkan partainya. Masyarakat pun menaruh harapan karena partainya nasionalis dan bisa jadi alternatif dari partai-partai nasionalis lainnya. Dia hanya salah cari dukungan ketika ingin menjadi presiden. Dia dijerumuskan oleh partai yang berasaskan agama. Dan semakin terjerumus ketika masuk pengacara yang memang sudah tabiatnya suka memanas-manasi demi numpang popularitas."

Waduh, Romo menulis pesan kok seperti menulis artikel, saya membatin. Saya merespons pendek dengan niat Romo mencontoh pesan saya: "Terus saran untuk Prabowo, apa?"

Setelah lama menunggu, datang balasan. Woo, tetap panjang: "Prabowo harus legawa menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Jika ia menuruti saran pengacara menggugat lewat PTUN dan Pengadilan Negeri, itu tak ada gunanya. Tak ada kaitan dengan sah-tidaknya presiden terpilih menurut konstitusi. Obyek gugatannya hanya ke Komisi Pemilihan Umum. 

Pengacara itu biasa menafsirkan hukum dengan tujuan memperpanjang perkara, itu kan ladang penghasilannya. Yang rugi Prabowo namanya semakin jelek. Semakin berlama-lama semakin terpuruk, dia dan partainya pun bisa ditinggal rakyat. Sekarang saja banyak yang menyesal memilih dia. Semua sudah selesai. Titik."

Karena Romo menulis "titik", saya maunya tak menjawab. Tapi, takut dikira pesannya tak sampai, saya pun menulis: "Baik, Romo, saya setuju." Eh, Romo membalas lagi, tetap panjang: "Prabowo harus mengucapkan selamat kepada Jokowi, itu etika seorang kesatria, meski siap berada di luar pemerintahan. Koalisi permanen tak usah dilanjutkan karena memang beda betul asas dan perjuangan partainya. Lebih baik konsolidasi partai, siapkan kader yang baik untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden yang serentak lima tahun lagi. Prabowo tak perlu maju. 

Jika kadernya berhasil lolos, apalagi memenangi presiden, dia yang dapat nama dan bisa jadi penentu kebijakan. Sapa rakyat dengan hati, bukan diajak turun ke jalan-jalan mengganggu pemerintahan. Aksi jalanan sudah kuno. Rakyat membutuhkan aksi bersama, ke desa menanam pohon, memperbaiki irigasi, membina pengusaha kecil, dan seterusnya. Sebagai mantan Ketua Kerukunan Tani dan Nelayan, Prabowo tahu itu."

Sekarang saya sudah tak berniat menjawab Romo Imam. Toh, dia sudah tahu cara menulis dan mengirimnya. Tak sangka, sejam kemudian masuk lagi pesannya. "Selamat untuk Jokowi dan Jusuf Kalla. Saya kira Jokowi akan pusing antara memilih menteri profesional dan menjaga suasana kebatinan para pimpinan partai koalisinya. Sekarang ini, siapa sih yang tak ingin jabatan? Biarkan Jokowi bekerja, mari kita dukung. Oya, SBY bagaimana? Katanya sering menulis di Twitter. Ajari dong Romo ngetuit."

Saya kaget. Bukan soal Jokowi, tapi yang terakhir itu. Langsung saya jawab: "Romo jangan ikut-ikutan ngetuit, bikin pesan BBM saja kepanjangan. Ngetuit itu terbatas kata-katanya. Salah menyingkat bisa muncul salah paham. Nanti Romo bisa dipanggil mas atau kamu, belum lagi ketemu kata-kata kasar, kan banyak yang nama jadi-jadian. Risiko besar kalau ulama seperti Romo punya akun Twitter, nanti di-bully." Saya tak tahu apakah Romo Imam paham apa yang saya maksudkan.

“Legawa”

                                                                “Legawa”

Arswendo Atmowiloto  ;   Budayawan
KORAN JAKARTA, 23 Agustus 2014

                                                                                                                                   

Dalam pemilu, terutama Pilpres kali ini, ada kata yang menjadi popular. Bunyinya legawa, dituliskan sebagai legowo. Mungkin karena berasal dari bahasa Jawa, dituliskan memakai o. Padahal dalam tata cara penulisan Jawa, penulisan yang benar adalah legawa. Artinya ikhlas. Atau dalam gaya Maduraan, ikhlas klas-klas. Dengan kata lain, legawa atau ikhlas adalah tulus hati, dengan hati yang bersih, jujur. Dalam bahasa Jawa, kata legawa digandengkan dengan lila, menjadi lila-legawa, atau rela dan ikhlas, terkait pada penyerahan, pemberian kepada orang lain.

Mestinya Menteri Luar Negeri kita, Marty Natalegawa, mempunyai orang tua yang mengenal makna kata itu, dan atau nama keluarga dan mengetahui makna di balik kata itu. Tapi kali ini, saya bukan membicarakan menlu, atau sejenis itu, yang bisa baru bisa perpanjangan setelah Oktober nanti.

Melainkan popularnya penggunaan kata legawa yang dikaitkan dengan pilpres. Dikaitkan dengan capres nomor urut satu, Prabowo. Ini diakui sendiri oleh yang bersangkutan dengan, kurang lebih mengatakan, “Saya disebut tidak legawa tidak masalah, tapi bagaimana tanggung jawab saya....” Prabowo Subianto sedikit banyak mengetahui makna kata legawa dalam komentar ketika berada di Bandung, Selasa kemarin (19/8). Hal senada dilakukan tim koalisi merah-putih yang bisa menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, namun akan melanjutkan upaya hukum ke PTUN, dan atau membuat Pansus Pilpres di Senayan.

Legawa adalah kerelaan tanpa embel-embel, tanpa reserve, tanpa transaksi. Barangkali bisa diartikan demikian, dan karenanya dianggap sikap yang baik, ksatria. Misalnya, kalau saja Prabowo-Hatta segera memberi ucapan selamat kepada Jokowi-Kalla, dan atau mengakui kemenangan lawan. Karena biasanya itu yang terjadi, dan sering dicontohkan bagaimana John McCain yang dikalahkan Barrack Obama dalam Pilpres Amerika, tahun 2008 lalu.

Sikap McCain yang legawa – padahal bukan orang Jawa, dianggap hebat dan bagus. Terutama karena dengan demikian ketegangan yang ada, permusuhan yang terjadi, perbedaan yang tercipta selama kampanye, terjembatani oleh saling pengertian. Legawa adalah jembatan bagi perbedaan, bridge our differences, yang terjadi karena satu dan lain hal. Itu yang segera terasakan di pilpres kita kali ini. Bukan hanya media mana memihak siapa, melainkan juga masyarakat yang tadinya menjagoi Prabowo dan atau Jokowi.

Perbedaan yang terjadi perlu dijembatani sehingga komunikasi lancar, tercipta dialog — bukan monolog. Jembatan itu bisa tercipta kalau ada sikap legawa, dari kedua pihak. Kalau tidak, perbedaan makin melebar dan membuat jarak. Yang pada gilirannya hanya akan merugikan dan memperlemah ke-Indonesia-an kita secara keseluruhan.

Kalau tercipta dua kekuatan yang saling berlawanan, betapa sia-sia pesta demokrasi yang kita lakukan dengan susah payah. Kalau perbedaan itu masih terus dikibarkan, pada akhirnya lebih menakutkan. Selalu dalam pengertian, menang-kalah, selalu menganggap yang lain jahat. Demikian juga ketika masalah besar negeri ini, semisal kasus korupsi, pun akan dianggap bagian dari kalah-menang. Kok koruptor yang ditangkap dan dibuktikan dari kelompok itu, bukan ini. Permusuhan makin menebal, dan sungguh ngeri kalau akhirnya ada perpecahan permanen.

Saya kira ketika kata legawa diciptakan, justru untuk memberi wadah, memberi ruang, memaknai suatu kerelaan, kejujuran, pengakuan. Dan kata itu menjadi pengingat manakala kita melupakan sementara. Tak mungkin selamanya. Kata itu tercipta tidak untuk menjadi sia-sia.
Back to top